Saturday, 07 December 2019

DPR Ragukan Pemerintah Terapkan Ekonomi Pancasila

Kamis, 23 Juni 2016 — 18:45 WIB
dpr

SENAYAN (Pos Kota) — Kalangan DPR mempertanyakan sistem ekonomi Pancasila yang dijalankan pemerintah. Pasalnya, ketersediaan pangan dan kehadiran negara sebagai indikator sistem ekonomi Pancasila selalu tertinggal dengan harga menjulang tinggi di pasaran.

“Kondisi rutin setiap tahun itu menjadi indikator dipertanyakannya penerapan sistem ekonomi Pancasila, dimana galibnya kehadiran negara bersamaan ketersediaan pangan mampu mengantisipasi krisis di lapangan,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron, dalam diskusi soal stabilitas harga Sembako di Media Center DPR Senayan, Kamis (23/6).

Alasannya, sistem ekonomi komunis bercirikan kehadiran negara sangat kental dalam memengaruhi harga pangan. Sedangkan sistem ekonomi liberal bercirikan kebebasan harga pangan di pasaran, yang tentunya menganut faktor efisiensi dan efektivitas.

Karenanya, kehadiran negara melalui pengadaan pangan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) merupakan bagian dari sistem ekonomi Pancasila. “Justru yang patut dipertanyakan pemahaman banyaknya pejabat terutama yang mengusulkan penghapusan Bulog, apakah mereka mengetahui Tupoksi Bulog dalam sistem yang kita anut?”

Hal lain yang menjadi semrawut tata niaga pangan, katanya, adalah data invalid atau data FAO (Food Agricultural Associations) 10 tahun lalu seperti kecukupan konsumsi beras sebanyak 3,5juta ton/tahun dimana 2,7juta ton/tahun untuk beras miskin (raskin) sedangkan sisanya 0,6juta ton/tahun. “Semua itu harus diperkuat pemerintah mulai produksi, konsumsi, dan distribusi,” ujarnya. (rinaldi/win)