Tuesday, 12 November 2019

DPD RI Minta Jendral Tito Meminimalisir Keluhan Masyarakat

Rabu, 13 Juli 2016 — 18:35 WIB
Kapolri Jenral (pol) Tito Karnavian. (toga)

Kapolri Jenral (pol) Tito Karnavian. (toga)

JAKARTA (Pos Kota) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Farouk Muhammad meminta Kapolri Baru Komjen Tito Karnavian melanjutkan proses reformasi Polri dan membangun sistem di Kepolisian. Selain itu, Tito juga meminimalisir keluhan masyarakat.

“Kapolri baru harus mampu menunjukan komitmennya dalam melakukan pembenahan internal polri secara sistemik dan pelayanan publik yang semakin terjangkau berbasis IT” disampaikan oleh Farouk Muhammad kepada media pada Rabu (13/7/2016) di Jakarta.

Mantan Gubernur PTIK ini memberikan catatan, pekerjaan rumah terbesar Tito bukan hanya mampu menunjukan dirinya sebagai seorang Kapolri yang kompeten, tapi juga harus mampu membawa institusi kepolisian membangun sistem yang dapat meningkatkan kualitas layanan dan menekan abuse of power dengan membangun polisi yang profesional dan amanah.

“Jangan ukuran keberhasilan Polisi dilihat dari kemampuannya dalam mengungkap perkara atau kasus saja. Tapi jauh lebih penting, keberhasilannya karena mampu meminimalisir keluhan masyarakat terkait gangguan keamanan (kriminalitas) dan pelayanan Polisi, secara kualitas maupun abuse of power,” ujarnya.

Doktor Kriminologi lulusan University of Florida ini juga menambahkan, titik berat pada pembenahan dan pembangunan Polres (Kepolisian Resor) serta memastikan bahwa mekanisme pembinaan karier personel benar-benar dijalankan secara merit system. (Baca: Dua Tanggung Jawab Dibebankan Jokowi Kepada Kapolri Jendral Tito)

Presiden Joko Widodo akan melantik Komjen Tito Karnavian menjadi Kepala Polri menggantikan Jenderal Pol Badrodin Haiti pada Rabu (13/7/2016). Adapun, Badrodin akan memasuki masa pensiun.

DPR menyetujui Tito sebagai Kapolri dalam sidang paripurna, Senin (27/6/2016). Persetujuan pada sidang paripurna DPR ini merupakan tindak lanjut dari hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi III. Secara aklamasi, seluruh fraksi di Komisi III DPR menyatakan Tito lolos uji kelayakan dan kepatutan. (win)