Wednesday, 23 October 2019

Sampai Kapan Dana Pemda Mengendap di Bank?

Sabtu, 6 Agustus 2016 — 5:42 WIB

PERTANYAAN ini kami ajukan karena semakin lama dana pemda yang mengendap di bank, akan menunda kesejahteraan di daerah. Seperti dikatakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dana tersebut sangat penting peranannya untuk mendorong perekonomian di daerah. Terutama daerah yang selama ini tidak memiliki sumber pertumbuhan sendiri.

Jika terlalu lama mengendap di bank, pergerakan ekonomi di daerah menjadi mandeg. Akibatnya upaya menyejahterakan rakyat menjadi terhambat, rakyat miskin kian terpingggirkan. Bagaimana pemerintah daerah dapat menggerakkan roda perekonomian, kalau uangnya tersimpan di bank. Bagaimana program pengentasan kemiskinan dapat tercapai, kalau uangnya masih ditimbun di bank?

Repotnya lagi, dana pembangunan yang tersimpan di bank jumlahnya cenderung meningkat. Direktorat Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan mencatat pada akhir Februari 2016, posisi dana simpanan Pemda di bank sebesar Rp185,4 triliun, terdiri dari dari dana provinsi Rp49,5 triliun serta dana kabupaten/kota Rp135,9 triliun.

Jumlah ini meningkat dari Januari yang hanya sebesar Rp180,7 triliun, terdiri dari dana provinsi Rp53,8 triliun, dan kabupaten/kota Rp126,9 triliun.

Hingga semester pertama tahun ini, serapan dana APBN yang disalurkan dalam bentuk transfer daerah ke Pemerintah Daerah (Pemda) tetap saja melambat. Tercatat sampai dengan Juni 2016, ada sebesar Rp 214 triliun dana pemerintah daerah yang hanya ditimbun di perbankan. Bahkan, Presiden Jokowi sampai merinci daftar nama 10 provinsi, kabupaten dan kota yang menimbun dana paling besar. Provinsi DKI Jakarta paling besar, yakni Rp13,9 triliun. Berikutnya Jawa Barat sebesar Rp8,03 triliun. Sedangkan tingkat kabupaten/kota, di antaranya Kabupaten Bogor Rp1,9 triliun, Bandung Rp1,6 triliun dan Bekasi Rp1,5 triliun.

Kami mengapresiasi langkah Presiden Jokowi merinci daftar daerah ini bukan untuk membuat malu kepala daerah yang bersangkutan, tetapi lebih dimaknai sebagai teguran agar kepala daerah segera meningkatkan penyerapan anggaran pembangunan.

Kami meyakini tersimpannya anggaran di bank, bukan kesengajaan untuk mendapatkan bunga di bank. Dulu, mungkin ada semacam insentif yang diberikan bagi dana yang diendapkan sementara waktu di bank. Tapi sekarang, lebih disebabkan faktor kehati- hatian dari pejabat daerah karena banyak kasus akibat kesalahan administrasi kemudian berurusan dengan hukum.

Hal lain, perbedaan pemahamanan metode penganggaran, ditambah ketatnya sistem pengawasan sehingga sering membuat pejabat di daerah gamang mengambil keputusan.
Namun, apapun alasannya belanja daerah yang lebih cepat akan meningkatkan multiplier effect bagi pembangunan daerah. Jika tidak cepat, rakyat juga yang bakal sengsara. ( *)