Sunday, 15 December 2019

DPP Golkar dan Fraksinya di MPR Bahas Amandemen UUD 1945

Senin, 15 Agustus 2016 — 21:29 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

JAKARTA (Pos Kota) – DPP Partai Golkar bersama dengan fraksi partai beringin di MPR mengadakan rapat bersama membahas masalah amandemen konstitusi UUD 1945, di ruang Fraksi Golkar, Gedung MPR/DPR, Jakarta Pusat, Senin (15/08/2016).

Rapat ini dihadiri oleh Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, Bedahara Umum Partai Golkar Robert Joppy Kardinal serta bersama dengan jajaran lainnya.

Golkar, menurut Novanto, akan membahas soal apakah masih diperlukan amandemen konstitusi untuk target menggoalkan masuknya APBN, sementara disisi lain Golkar ingin memperkuat sistem Presidensial.

Untuk itu, Novanto pun mengintruksikan tim dari DPP dan Fraksi MPR untuk mengkaji kembali apakah urgensi dari amandemen dan menghidupkan kembali GBHN itu.

Untuk diketahui seperti dalam ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen dinyatakan “ Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat “ katanya.

Hal itulah mengisyaratkan bahwa kedudukan, tugas dan wewenang MPR yang sangat sentral. Dimana MPR sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat yang memegang kekuasaan sebagai penentu, pelakasana maupun sebagai pengawas jalannya pemerintahan negara.

Amandemen yang dilakukan oleh MPR mulai dari amandemen kesatu sampai dengan amandemen ke empat membawa implikasi yang sangat urgen terhadap susunan, tugas mapun wewenang MPR itu sendiri, yang paling mendasar dari perubahan itu adalah kedudukan MPR yang selama ini sebagai lembaga tertinggi negara berubah menjadi lembaga negara yang sama kedudukannya dengan lembaga negara lain. (gur/win)