Monday, 14 October 2019

Alasan Ahok Tolak Cuti Kampanye Ingin Pantau Banjir

Rabu, 31 Agustus 2016 — 17:49 WIB
Gubernur DKI, Ahok

Gubernur DKI, Ahok

JAKARTA (Pos Kota) – Sidang uji materi pasal 70 ayat 3 poin b UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewajiban Cuti selama kampanye Pilkada, yang diajukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali digelar, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu (31/8).

Dalam persidangan yang berisi pembacaan revisi soal legal standing(kedudukan hukum)-nya , Ahok mempertegas dirinya menggugat dalam kapasitas sebagai perorangan yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta.

“Dalam kapasitas itu, seperti diatur dalam pasal 51 UU MK, saya menganggap hak konstitusionitas saya dirugikan terkait kewajiban cuti kampanye,” kata Ahok, dalam sidang yang diketuai oleh Anwar Usman, beranggotakan Manahan Sitompul dan I Dewa Gede Palguna, di MK.

Pada, sidang sebelumnya, Senin (22/8) Majelis Hakim MK meminta Ahok untuk mempertegas kedudukan hukumnya dan bukan perorangan yang mengaitkan dengan kedudukan sebagai Gubernur DKI.

Sementara itu praktisi hukum uyang juga fungsionaris Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan gugatan Ahok yang dikaitkan dengan kedudukan sebagai Gubernur DKI tidak diatur dalam ketentuan perundangan.

“Ada empat kualifikasi pemohon yang boleh uji materi di MK, yakni sebagai pribadi, badan hukum, masyarakat adat atau lembaga negara,” ujarnya yang ditemui, di Gedung MK, secara terpisah.

KERUGIAN

Ahok menjelaskan pemberlakuan Wajib Cuti sangat merugikan dirinya, dalam melaksanakan kewajiban sebagai gubernur.

“Kerugian konstitusional serupa dialami oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah yang akan maju dalam Pilkada berikutnya,” sebut Ahok.

Menurut dia, pada prinsipnya jabatan gubernur adalah memerintah guna memajukan kesejahteraan umum, seperti dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagai perpanjangan tangan presiden, maka sudah sepatutnya pejabat yang dipilih oleh rakyat menjalankan tugasnya secara penuh.

“Dalam kaitan ini, Pemprov tengah mengantisipasi banjir, khususnya fenomena alam La Nina, Oktober – Februari 2017,” terangnya disampingi stafnya Ryan Ernest. Tak seperti pemohon lain, Ahok tidak didampingi pengacara.

Pasal yang digugat terkait Wajib Cuti dalam UU Pilkada, adalah pasal 70 ayat 3 poin b mengatur kewajiban bagi petahana yang mencalonkan diri dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) untuk wajib cuti kampanye dalam enam bulan. (ahi)