Tuesday, 10 December 2019

Klinik Kencantikan Gunakan Produk Abal-abal Digerebek

Rabu, 14 September 2016 — 22:32 WIB
Ilustrasi Dokter Gadungan

JAKARTA (Pos Kota) – Diduga tak memilki izin dan menggunakan produk ilegal, klinik kecantikan yang beroperasi sejak tahun 2000 digerebek petugas Bareskrim Polri.

Klinik kecantikan QB di Jalan Agung Niaga Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara sudah lama diincar polisi.

Tersangka MGTN,46, pengelola sekaligus pemilik klinik bergelar profesor palsu ikut, diamankan, Rabu (14/9).

“Hasil penyelidikan, obat yang digunakan perawatan kecantikan sebagian besar tidak ada izin BPOM dan Kementerian Kesehatan. Kemudian, pemilik profesornya itu tidak jelas,” kata Kabareskrim, Komjen Ari Dono.

Ari mengatakan klinik memiliki izin usaha umum, bukan khusus kecantikan. Klinik yang memiliki tiga cabang di kawasan Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan, itu mengklaim menggunakan teknologi Jepang dan Eropa untuk menggaet korbannya. Dalam satu hari, klinik ilegal itu bisa melayani 15 pasien. Meski belum ditemukan keluhan dari penggunaan kosmetik ilegal di klinik tersebut, pihaknya bakal melakukan pemeriksaan laboratorium terkait kosmetik dan obat yang digunakan.

“Kami akan periksa ke Badan POM, obat-obat kosmetik ini diizinkan tidak, berbahaya atau tidak, bahayanya bagaimana?” ujar Ari.

BIAYA RP 70 JUTA

Menurut Ari, MGTN sudah menjadi tersangka. Ari mengatakan, klinik itu melayani pemutihan kulit, mengangkat tahi lalat, menghilangkan kantung mata, memancungkan hidung, membelah dagu, hingga sedot lemak yang biayanya mencapai Rp70 juta.

Polisi menyita kosmetik ilegal dalam penggerebekan tersebut. Sedangkan MGTN disangkakan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kemudian Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 42 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Hukumannya penjara di atas lima tahun.

“Di kasus ini undang-undang yang diterapkan Undang-Undang tentang Kesehatan, karena memproduksi dan mengedarkan farmasi tanpa izin dan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen karena mengedarkan barang dan jasa tanpa izin,” ujar Ari.

MGTN juga terancam dijerat Undang-Undang tentang Pendidikan bila hasil pemeriksaan menyebutkan ia menggunakan gelar palsu. (adji)