Monday, 14 October 2019

Tersangkut Pidana, Ahmad Dhani Tetap Didukung Gerindra Maju di Pilkada Bekasi

Minggu, 4 Desember 2016 — 8:46 WIB
Ahmad Dhani  (yendi)

Ahmad Dhani (yendi)

BEKASI (Pos Kota) – DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi tetap mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi, Sa’duddin – Ahmad Dhani (SAH) yang diusung partai itu dalam Pilkada Kabupaten Bekasi 2017.

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi, Heri Syamsuri mengatakan, sebagai partai yang mengusung Ahmad Dhani pihaknya tetap solid untuk mendukung Ahmad Dhani terlepas persoalan hokum yang menimpa pentolan group band Dewa 19 itu.

“Sampai saat ini kami solid, tidak terpenguh apapun dan yang terjadi sampai hari ini kami solid, tidak terpngaruh hal di luar yang dilakukan Ahmad Dhani yang diusung gerindra. Kami tetap memenangkan Sadudin dan Ahmad Dhani,” kata Heri.

Sebagai Ketua DPC, dirinya mengaku pihaknya akan menjalankan keputusan dari DPP Partai Gerindra. Saat ini ia akan berupaya semaksimal mungkin untuk memenangkan paket pasangan SAH di Kabupaten Bekasi.

“Selama masih belum ada keputusan inkrah, ini baru tuduhan. Mungkin ada pelaporan-pelaproan, tapi Ahmad Dhani selama ini masih didukung DPP, rekomendasi masih DPP. DPC wajib menangkan DPP.

Kami masih tunggu instruksi DPP. Langkah kita kalau terjadi apapun, kita menunggu DPP. Karena DPC ini bertugas memenangkan,” paparnya.

Heri juga menegaskan kalau pihaknya tidak menyesal telah mengusung Ahmad Dhani di Pilkada Kabupaten Bekasi.

“Setiap orang itu punya karakter masing-masing. Gayanya Ahmad Dhani itu penyanyi, dengan gaya itu sehingga menganggap elektabilitas dia (baik). DPP, DPC tidak pernah menyesal mengusung Ahmad Dhani, justru berbahagia. Mudah – mudahan Ahmad Dhani bisa memenangkan pilkada kabupaten Bekasi,” jelas Heri.

Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Bekasi Idham Holik menjelaskan, pihaknya hanya menjalankan undang – undang. Ditanya mengenai peristiwa yang menimpa Ahmad Dhani, Idham menjelaskan berdasarkan peraturan yang ada.

Idham pun menyatakan kalau pembatalan baru akan dilakukan jika sudah ada keputusan pengadilan tetap. Hal itu berdasarkan Pasal 88 Ayat 1 Huruf b Peraturan KPU RI Nomor 9 Tahun 2016 berbunyi: “Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila: …Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekutan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;”

Dan, Pasal 88 ayat 2 Peraturan KPU RI No. 9 Tahun 2016 berbunyi: “Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain”.

“Kami hanya melaksanakan ketentuan dalam Peraturan KPU RI tersebut. Kalau baru tersangka kan belum keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,” sambungnya.

Sementara itu, saat disinggung bagaimana jika calon kepala daerah divonis setelah dinyatakan menang dalam penghitungan suara, Idham mengatakan bahwa hal itu diatur dalam UU No 10 Tahun 2016.

Dalam Pasal 164 ayat 6 UU tersebut menyatakan, “Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota”.

Kemudian, Pasal 164 ayat 7 UU No. 10 Tahun 2016 serta Pasal 164 ayat 8 UU No. 10 Tahun 2016 .(lina)