Monday, 14 October 2019

DPRD: Tinjau Ulang Kerja Sama Pengelola Gedung ABC Ancol

Rabu, 7 Desember 2016 — 13:29 WIB
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Santosa. (Joko)

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Santosa. (Joko)

JAKARTA (Pos Kota) – DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI untuk meninjau ulang perjanjian kerja sama antara PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) dan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) soal pengelolaan gedung Ancol Beach City (ABC) Music Stadium.

Pasalnya, rekanan usaha itu berulang kali melakukan wanprestasi sehingga merugikan PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA)  selaku BUMD yang dimodali pemerintah.

Anggota Komisi E DPRD DKI, Santosa mengatakan dalam beberapa kali rapat komisi tentang kerja sama tersebut, pihaknya melihat ada kerugian yang dialami PJA, tapi terkesan didiamkan saja oleh manajemen.

“Komisi E segera memanggil direksi PJA dan WAIP untuk mengetahui duduk masalahnya,” ujar Santosa di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (7/12). Menurut pandangan komisi, kerugian yang dialami PJA mencapai puluhan miliar rupiah.

Perjanjian kerja sama selama 35 tahun terjalin sejak 2006 yakni membangun gedung ABC Music Stadium di atas lahan di dekat Pantai Festival, kawasan Ancol Taman Impian.

“Dengan adanya stadium musik di atas lahan milik PJA, maka WAIP berkewajiban menggelar pertunjukan musik tingkat nasional dan internasional sebanyak 14 kali setahun. Dengan demikian PJA bisa meraih untung dari tiket masuk Ancol dan fee dari keuntungan konser,” jelas Santosa dari Fraksi Demokrat.

Awalnya, WAIP mampu menjalankan kewajibannya antara lain pernah mendatangkan konser Lady Gaga, Bon Jovi, Gun n’ Roses, dan lainnya.

“Namun tak lama kemudian, rekanan usaha itu tak pernah menggelar pertunjukan konser. Bahkan WAIP secara bertahap berupaya mengubah gedung stadium musik itu menjadi tempat komersial yang menyimpang dari konsep,” jelas Santosa.

Dari serangkaian wanprestasi yang dilakukan WAIP sejak 2015, sambungnya,  diduga PJA mengalami kerugian puluhan miliar rupiah dari penjualan tiket yang mestinya banyak terjual di tiap even konser.

“Contoh gampangnya saja, tiap even terdapat 10 ribu pengunjung. Adapun harga tiket masuk Rp 25 ribu/orang dan Rp 25 ribu/mobil atau Rp 15 ribu/motor. Kalau ditotal dalam dua tahun atau 28 kali even, maka jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah,” paparnya.

Sebenarnya, pihak dewan sudah pernah melakukan somasi kepada BUMD tersebut, namun anehnya hingga kini belum ada perbaikan juga. “Makanya Komisi C akan memanggil semua pihak terkait untuk mencarikan solusinya,” tandas Santosa. (Joko/win)