Tuesday, 12 November 2019

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pilkada 16 Maret

Senin, 27 Februari 2017 — 18:14 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi

Gedung Mahkamah Konstitusi

JAKARTA (Pos Kota) – Mahkamah Konstitusi (MK) gelar persidangan perdana kasus sengketa Pilkada serentak 2017, dimulai 16 Maret sampai 22 Maret 2017 dan pembacaan putusan, 10 Mei hingga 19 Mei 2017.

“Dengan demikian seluruh perkara perselisihan hasil pilkada serentak tuntas 19 Mei 2017 sesuai dengan perkembangan perkara yang masuk,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat dalam keterangan pers, di Gedung MK, Senin (27/2).

Menurut Arief, penetapan tanggal tersebut sesuai dengan ketentuan di MK penyelesaian perkara perselisihan hasil pilkada serentak paling lama 45 hari kerja sejak perkara diregistrasi,” tutup Arief.

Pendaftaran kasus sengketa Pilkada serentak, dibuka sejak 22 Februari sampai 28 Februari. Dua minggu berikutnya, 13 Maret, MK meregister semua perkara.

Arief menerangkan pada 20 Maret sampai 24 Maret adalah pemeriksaan persidangan. Lalu, 27 Maret hingga 29 Maret digelar rapat permusyawsratan hakim. Dan 30 Maret – 5 April berupa sidang pleno pengucapan putusan dismisal.

“Dalam putusan dismisal ini, terhadap perkara-perkara yang terbukti tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan akan diputus.”

Selanjutnya, MK mengadakan sidang untuk perkara sesuai persyaratan, 6 April – 2 Mei. Disusul. Rapat permusyswaratan hakim, 3 Mei sampai 9 Mei dan pembacaan putusan, 10 Mei – 19 Mei.

BELUM ADA SIKAP

Pilkada serentak, 15 Februari dilaksanakan, di tujuh provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota. Ketujuh provinsi, adalah DKI Jakarta, Banten, Gorinto, Sulawesi Barat dan Papua Barat, Aceh dan Bangka Belitung.

Sampai kini, sejumlah daerah banyak yang sudah selesai melakukan penghitungan dan 11 pasangan calon yang mengajukan permohonan ke MK.

Juru bicara MK Fajar Laksono menjelaskan loket pendaftaran dibuka selama hari kerja, pukul 07.30 – 24.00 WIB. Loket penerimaan permohonan sengketa Pilkada Kabupaten dan Kota dibuka, sejak 22 sampai 28 Februari.

Sedangkan, loket peneriman permohonan sengketa Pilkada Provjnsi, dibuka, mulai 27 Maret sampai 1 Maret 2017.

Tahun lalu, dalam Pilkada serentak 2016 masuk 136 perkara yang diselesaikan sebanyak 151 perkara. (ahi)