Saturday, 19 October 2019

Bangun Insfrastuktur Dikebut Kontraktor Kecil Keleleran

Rabu, 1 Maret 2017 — 6:15 WIB
membangun

SETELAH terbengkelai selama puluhan tahun, pembangunan infratuktur di sentaro negeri dikebut dua tahun terakhir–utamanya sejak zaman pemerintah Jokowi-JK. Jalan panjang di Papua, tol Sumatera, dan pulau lain, dibangun. Juga pelabuhan, jembatan, dan waduk, meski secara ekonomis tidak menguntungkan. Namun urat nadi di pelosok daerah, di luar Jawa, harus dibuka. Bukan hanya demi pertumbuhan ekonomi, melainkan juga demi keadilan.

Namun upaya pemerintah yang sedang gencar menggarap infrastruktur mendapat kritikan dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, atau Gapensi.
Iskandar Hartawi, Ketua umum Gapensi, mengatakan, dalam pelaksanaannya, banyaknya proyek bernilai besar itu, tidak berpihak terhadap para kontraktor kecil.

“Kalau semua proyek yang bernilai triliunan itu 30 persennya saja dibuat pekerjaan kecil, itu sudah bisa mengangkat para pengusaha (kontraktor) di daerah. Nah, ini 10 persennya saja tidak,” kata Iskandar di Senayan, Jakarta, Senin (27/2). Dia berharap, pemerintah bisa lebih mendorong pembangunan konstruksi berskala kecil maupun menengah, agar para kontraktor lokal di daerah bisa ikut bersaing, dan tidak dikerjakan semuanya oleh pihak BUMN.

Adanya kebijakan pemerintah yang melarang BUMN menggarap proyek-proyek bernilai di bawah Rp50 miliar, diharapkan bisa membuka peluang bagi para kontraktor kecil di daerah, untuk berperan serta dalam program pembangunan infrastruktur nasional.

Kita tahu “penyakit”nya selama ini. Proyek proyek yang dikerjakan kontraktor kecil di daerah hanya “permainan” pejabat dan pengusaha. Proposal proyek renovasi sekolah saja di Jakarta anggarannya sebesar pembangunan sekolah baru. Karena begitu banyak pejabat dan politisi yang harus disogok dan kebagian, dan pada akhirnya dikerjakan asal asalan.

Sampai kemudian pada zaman Gubernur DKI, Jokowi Ahok, menggagas semua proyek kecil dikumpulkan hingga Rp100 miliar, lalu dikerjakan oleh BUMN.

Karenanya, sebelum Gapensi menuntut pemerintah agar berbagai proyek kontruksi, intropeksi dulu ke dalam: ikut mendukung pemerintah membersihkan korupsi, bukan hanya di pemerintah namun juga di kalangan anggotanya yang suka “kong kalikong” demi dapat proyek. – dimas