Sunday, 08 December 2019

Jokowi Bertemu Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Bahas Kesenjangan

Selasa, 14 Maret 2017 — 18:42 WIB
Presiden Jokowi saat bertemu para pimpinan lembaga tinggi negara. (ist)

Presiden Jokowi saat bertemu para pimpinan lembaga tinggi negara. (ist)

JAKARTA (Pos Kota) – Presiden Jokowi menggelar silaturahmi dengan pimpinan lembaga tinggi negara, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/3). Salah satu materi yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah pemerataan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi.

Hadir dalam acara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan pimpinan lembaga tinggi negara yang hadir,  Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua DPD Mohammad Saleh, Ketua MA Hatta Ali dan Ketua BPK Harry Azhar Azis.

Sedangkan para yang hadir, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Jokowi dalam keterangannya mengatakan, dalam pertemuan ini membahas masalah yang berkaitan dengan kebijakan pemerataan ekonomi, yang berkaitan dengan kesenjangan sosial ekonomi yang ada.

Menurut Kepala Negara, kebijakan pemerataan yang akan diambil oleh pemerintah yakni dengan melakukan redistribusi aset dan reforma agraria. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat kesenjangan masyarakat.

“Semangatnya adalah kita ingin membangun sebuah kebersamaan, ingin membangun rasa optimisme terhadap seluruh program-program yang telah dan yang akan dilakukan oleh pemerintah,” ujar Jokowi.

Dikatakan Jokowi, terkait hal tersebut pemerintah akan menindak-lanjuti dengan redistribusi aset dan reforma agraria yang kita harapkan akan mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat.

Untuk itu, Jokowi menambahkan pemerintah akan memulainya dengan membagikan konsesi-konsesi kepada rakyat, tanah adat, koperasi, pondok pesantren.

“Dan juga mempercepat pembagian sertifikat-sertifikat kepada masyarakat yang belum memiliki sehingga nantinya rakyat bisa memiliki collateral, memiliki agunan dalam rangka bisa mengakses permodalan ke perbankan,” kata Jokowi.

Mengenai total lahan yang akan dibagikan, Presiden menjelaskan bahwa lahan yang telah siap dibagikan sebesar 21,7 juta hektar, karena saat ini  telah siap di Kementerian Kehutanan 12,7 juta hektar, kemudian di Kementerian BPN (Kementerian Agraria dan Tata Ruang) ada kurang lebih 9 juta hektar. (Johara/win)