Wednesday, 13 November 2019

Jokowi: Kelola Rp60 Triliun, Jangan Sampai Kepala Desa Jadi Tersangka

Kamis, 18 Mei 2017 — 19:27 WIB
Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah (Rakornas APIP) Tahun 2017, di Istana Negara Jakarta. Bertemu dengan kepala desa dan bupati.

Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah (Rakornas APIP) Tahun 2017, di Istana Negara Jakarta. Bertemu dengan kepala desa dan bupati.

JAKARTA. (Pos Kota) – Di hadapan para kepala desa dan para bupati, Presiden Jokowi menegaskan, bahwa dunia bergerak cepat, setiap detik karena itu jajarannya harus mengikuti perubahan, dan jangan terjebak rutinitas.

Demikian disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah (Rakornas APIP) Tahun 2017, pada Kamis (18/5), di Istana Negara Jakarta.

Selain itu, Jokowi  meminta jajarannya untuk terus mengawal implementasi kebijakan pemerintah, utamanya dalam hal pengelolaan anggaran  yang lebih akuntabel.

“Saya harapkan kepada aparat pengawasan agar penggunaan anggaran ini dikawal, diawasi, dicek, dikontrol betul-betul. Agar nanti ada output yang baik, ada outcome yang baik,” ujar Presiden.

Anggaran dana desa misalnya, kata Jokowi,  dana yang dianggarkan pemerintah untuk membangun desa tidaklah sedikit dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Mulai dari Rp20 triliun pada tahun 2015, Rp47 triliun pada tahun 2016, hingga Rp60 triliun dianggarkan pemerintah pada tahun 2017.

Oleh sebab itu, kata Jokowi, para Kepala Desa harus bisa mengelola dana tersebut secara efektif dan efisien. “Saya titip Rp60 triliun itu bukan uang sedikit, bisa menjadikan desa kita baik, tapi juga bisa menjadikan kepala desa itu menjadi tersangka kalau cara-cara pengelolaannya tidak baik,” ungkapnya.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana.

Kepala Negara berharap jajarannya memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola anggaran pembangunan desa. Mengingat selama ini para Kepala Daerah lebih disibukan dengan urusan pembuatan laporan dibandingkan turun ke lapangan untuk membangun desanya.

“Tolong dimulai dibangun sebuah sistem aplikasi, sistem keuangan desa (Siskeudes) ini yang simpel, yang sederhana. Saya lihat yang dulu laporannya ruwet. Bagaimana Kepala Desa malah tidak mengurus desanya malah mengurus laporannya,” kata Presiden. (Johara/win)