Friday, 15 November 2019

Kantongi Audit BPK

Kasus Dugaan Korupsi Dana Pensiun (Karyawan) Pertamina Dilimpah ke Pengadilan

Senin, 5 Juni 2017 — 9:57 WIB
Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung

JAKARTA (Pos Kota) – Kejaksaan Agung segera melimpahkan ke pengadilan berkas perkara dugaan korupsi Dana Pensiun (Karyawan) PT Pertamina (Persero) sekitar Rp1, 4 triliun atas nama tersangka Muhammad Helmi Kamal Lubis yang juga Presdir PT Dana Pensiun (Dapen) Pertamina, 2013 – 2015.

“Secepatnya, kita limpah berkas perkara Dapen tersebut, ” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah, di Jakarta.

Arminsyah menerangkan upaya pelimpahan berkas perkara itu, karena telah menerima audit kerugian negara dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Jumat (2/6).

“Kami ucapkan terima kasih kepada BPK, yang telah menyampaikan audit,” apresiasi Jampidsus atas kinerja BPK.

Penetapan tersangka terhadap Muhammad Helmi Kamal Lubis itu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-02/F.2/Fd.1/01/2017, tanggal 9 Januari 2017.

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Warih Sadono menambahkan kerugian negara sementara untuk seluruhnya untuk Dapen ini terkait hanya satu transaksi. “Ini terkait pembelian saham PT Sugih Energi. Dugaan penyimpangan dan kerugian negaranya adalah Rp599 miliar sekian, “ungkap Warih.

Warih melanjutkan karena berkas pertama ini hanya terkait satu transaksi, maka untuk transaksi yang lain akan diperhitungkan menyusul.
“Kita akan melakukan penyidikan dan kita akan tindaklanjuti terpisah.”

Ketua Tim Auditor Investigatif BPK I Nyoman Wara seusai menyerahkan hasil audit ke Jampidsua, Jumat (2/6) menguraikan dalam kasus Dapen ini terdapat penyimpangan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pembayaran untuk kegiatan investasi saham, khususnya pada pembelian saham PT Sugih Energi Tbk.

“Kerugian negara Rp599, 29 miliar.”

MODUS

Modus tersangka, adalah menggunakan dana pensiun untuk membeli saham yang tidak ‘liquid’ berupa saham ELSA (PT Elnusa Tbk), KREN (PT Kresna Graha Investama), SUGI (PT Sugih Energy Tbk), dan MYRX (PT Hanson International Tbk).

Harga setiap sahamnya sekitar Rp 800 miliar sehingga totalnya Rp 1,4 triliun.

Diduga investasi itu menggunakan perusahaan milik pribadi. Selain itu, investasi itu tanpa persetujuan Deqan Direksi.

(ahi/sir)