Sunday, 17 November 2019

Jokowi: Penegak Hukum Harus Punya Kemampuan Memilah Kasus

Kamis, 20 Juli 2017 — 20:00 WIB
Jokowi menghadiri Penutupan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-12 di Malang, Kamis (20/7/2017).(Ist)

Jokowi menghadiri Penutupan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-12 di Malang, Kamis (20/7/2017).(Ist)

JAKARTA (Pos Kota) – Presiden Jokowi menegaskan, aparat penegak hukum  harus memiliki kemampuan untuk memilah,  antara kasus yang merupakan hasil sebuah kebijakan dan kasus yang sengaja mencuri uang rakyat.

“Ini yang saya lihat, banyak kepala daerah yang masih bimbang memutuskan karena pemilahan ini memang harus jelas,” ucap Jokowi usai menghadiri Penutupan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-12 di Malang, Kamis (20/7/2017).

Untuk itu Presiden menghimbau agar aparat berani dalam membuat keputusan atas kasus yang merupakan hasil sebuah kebijakan untuk tidak masuk ke dalam ranah pidana. “Karena apapun yang namanya walikota, bupati, gubernur, itu mempunyai wewenang untuk memutuskan,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan itu,  Jokowi juga meminta untuk meningkatkan  fungsi pengawasan dan kontroversi. “Tugas kita ini kan bekerja, _kan_ sudah ada perencanaanya, organisasi, setiap yang kita putuskan itu dilaksanakan, harus ada dikontrol, harus dicek.  Itu yg kita lupa disitu. Bahwa manajemen itu yang penting.  Merencanakan, mengorganisasi dan mengontrol,” ucap Presiden.

Oleh sebab itu, Presiden mengaku sering terjun ke daerah untuk mengecek langsung proyek-proyek yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Pengecekan ini baik yang berkaitan dengan batas dan target waktu maupun biaya.

“Tugas kita meskipun juga ada menteri,  ada gubernur dan ada walikota, bupati, tapi kalau kita datang kesana, tidak sekali,  bisa dua sampai empat kali, pasti menterinya delapan kali, gubernurnya 16 kali.  Inilah fungsi manajemen yang harus jalan, sehingga fungsi kontroling dan fungsi cek pengawasan ada terus,” tutur Jokowi.

Terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat,  Presiden mengaku akan memanfaatkan sebaiknya-baiknya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.  Sebab itu,  merupakan amanah agar pemerintah bisa melaksanakan tugas dengan baik.

“Momentum kepercayaan seperti ini harus dipakai. Karena ada kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah, ini harus dipakai,” kata  Kepala Negara.

Seperti diketahui  hasil survey Gallup yang menempatkan Indonesia sebagai peringkat pertama negara dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. (Johara/tri)