Wednesday, 20 November 2019

Djarot Setuju Tunjangan Naik, Anggota DPRD DKI Tepuk Tangan

Rabu, 26 Juli 2017 — 16:34 WIB
Rapat paripurna DPRD DKI (ikbal)

Rapat paripurna DPRD DKI (ikbal)

JAKARTA (Pos Kota) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung kenaikan tunjangan anggota dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Daerah) DPRD DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dalam penyampaian pendapat mengatakan hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai payung hukum atas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Hal ini disampaikan Djarot dalam rapat paripurna tentang penyampaian pendapat Gubernur Terhadap Raperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/7/2017).

“Eksekutif pada prinsipnya mendukung untuk disesuaikan dan sekaligus dalam rangka meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta,” ujar Djarot yang disambut tepuk tangan anggota dewan..

Djarot menambahkan anggaran akan dialokasikan anggaran pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 melalui dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD terkait. Namun pihak eksekutif menyatakan besaran anggaran mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan penganggaran program-program strategis daerah berskala Nasional.

Djarot menjelaskan, dukungan atas penyesuaian juga didasarkan pada subtansi penghasilan, tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pimpinan dan anggota DPRD DKI yang selama ini berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang sudah berjalan 13 (tiga belas) tahun.

“Sehingga perlu dilakukan evaluasi baik dari waktu pemberlakuan maupun substansi produk hukum dimaksud dan saat ini diusulkan sebagaimana dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah,” tandas Djarot.

Terkait penerbitan Peraturan Menteri yang menjadi pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 belum diterbitkan, menurut Djarot, eksekutif akan menindaklanjuti dengan peraturan kepala daerah yang didasarkan pada rancangan peraturan daerah itu.

“Oleh karenanya, apabila Peraturan Menteri tersebut baru diterbitkan setelah Peraturan Daerah disetujui oleh legislatif dan eksekutif dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sepanjang substansi Rancangan Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tersebut, Eksekutif akan menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri tersebut dalam substansi Peraturan Kepala Daerah yang merupakan tindak lanjut dari Rancangan Peraturan Daerah ini,” kata Djarot.

Djarot berharap melalui pemberlakuan rancangan peraturan daerah, nantinya dapat mengoptimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga pada akhirnya semakin cepat menyelesaikan masalah-masalah perkotaan melalui aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh warga Kota Jakarta. (ikbal)