Saturday, 14 December 2019

Gaji Walikota Depok Kalah Jauh Dibandingkan Lurah di Jakarta

Kamis, 7 September 2017 — 19:57 WIB
Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna. (anton)

Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna. (anton)

DEPOK (Pos Kota)  – Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Depok yang terlihat cukup ‘wah’ ternyata untuk urusan gaji pokok masih jauh dibandingkan gaji lurah di DKI Jakarta. Mereka ‘hanya’ menerima dibawah Rp 6 juta/bulan dibandingkan lurah di Jakarta yang mencapai Rp 20 hingga Rp 30 juta/bulan.

Menanggapi kalah jauhnya gaji Walikota dan Wakil Walikota Depok dengan lurah di DKI Jakarta, anggota DPRD Kota Depok Supariyono, mengatakan memang sempat mengusulkan kenaikkan gaji walikota dan wakil walikota mengingat tugas dan tanggung jawab cukup besar dipundak mereka.

Diakuinya, aturan berkaitan masalah gaji memang tersendiri melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19, gaji mereka dihitung dari persentase tertentu, sehingga  jadi pihaknya mengusulkan agar ada kenaikkan gaji jika melihat perkembangan dan situasi sekarang yang tidak relevan lagi.

“Pantasnya mereka memang memiliki gaji sekitar Rp 60 hingga Rp 70 juta termasuk tunjangan lainnya,” tutur Supariyono.

“Kalau tak salah gaji pokok Walikota memang lebih besar dari ketua maupun anggota DPRD yakni sekitar Rp 6 jutaan. Namun, tunjangan yang diterima oleh Walikota- Wakil Walikota dirinya tidak mengetahui secara pasti,” tuturnya.

Ia berharap ada kenaikkan gaji karena tanggung jawab mereka cukup besar dalam mengelola uang anggaran di Kota Depok yang mencapai Rp 3 triliun.

Sudah Resiko

Sedangkan, Walikota Depok Muhammad Idris maupun Wakil Walikota Pradi Supriatna kepada wartawan, mengatakan bahwa masalah kenaikkan gaji pejabat di daerah merupakan kebijakan presiden dan sedari dulu perencanaan tentang perhatian terhadap kepala daerah dilakukan dengan sistem renemurasi.

“Itulah resikonya kalau mau jadi walikota. Saya sendiri sudah tahu sejak menjadi Wakil Walikota lima tahun lalu bahwa gaji Walikota hanya berkisaran Rp 6 juta/bulan tapi tidak masalah karena ada biaya tunjangan keluarga, honor dan lainnya,” tuturnya.

Ditambahkan, Wakil Walikota Pradi Supriatna, bahwa dirinya pernah diundang Kementerian Dalam Negeri di kegiatan pemantapan KDH dan WKDH dan langsung mengusulkan agar KDH dan WKDH bisa proporsional.

“Kalau mau jujur gaji saya hanya Rp 5,7 juta/bulan tapi memang ada biaya operasional yang mencapai kurang lebih Rp 39 juta/bulan. Itu sudah fakta integritas, dan itu tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi satu sen pun,” imbuhnya. (anton/win)