Thursday, 14 November 2019

DPRD Desak Rumah Sakit Buka Layanan BPJS Kesehatan

Minggu, 10 September 2017 — 10:01 WIB
Gembong Warsono, anggota DPRD DKI

Gembong Warsono, anggota DPRD DKI

JAKARTA (Pos Kota) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Gembong Warsono mendesak RS MK Kalideres segera membuka layanan kesehatan melalui layanan BPJS Kesehatan.

Menurut Gembong rumah sakit wajib bermitra dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan layanan bagi warga kurang mampu. Hal ini terkait dugaan penelantaran pasien hingga meninggal dunia.

“Ya harus bermitra karena ada kewajiban kan rumah sakit kerjasama dengan BPJS,” kata Gembong di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (10/9/2017).

Meski saat ini belum bermitra dengan layanan BPJS Kesehatan, rumah sakit swasta itu harus tetap memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Politisi PDI Perjuangan juga meminta Dinas Kesehatan DKI Jakarta memberikan pengawasan sehingga peristiwa dugaan penelantaran terhadap pasien itu tidak terulang.

“Tapi selain itu pun, katakanlah dia tidak bermitra, harus melakukan penanganan terlebih dahulu. Penanganan pasien menjadi faktor utama. Jangan karena alasan tidak bermitra dengan BPJS, mereka mengabaikan pasien, gak boleh juga,” tandas Gembong.

Sebelumnya, pasien bayi bernama Debora, meninggal di RS MK Kalideres, Jakarta Barat pada Minggu (3/9/2017). Orangtua Debora mengaku pihak rumah sakit tidak memberikan pelayanan kesehatan maksimal padahal Debora membutuhkan pelayanan kesehatan di pediatric intensive care unit (PICU).

Rumah sakit tidak segera memasukkan Debora ke PICU karena orang tua Debora saat itu baru dapat membayar uang muka Rp5 juta, sedangkan pihak rumah sakit meminta Rp18 juta. Dengan alasan tersebut RS MK Kalideres tidak memberi pelayanan Debora di PICU hingga akhirnya Debora meninggal dunia di rumah sakit tersebut.
(ikbal/sir)