Monday, 21 October 2019

BPJS Ketenagakerjaan Laksanakan Program Perlindungan Jaminan Sosial TKI

Senin, 18 September 2017 — 0:00 WIB
Menaker M. Hanif Dhakiri (baju putih) bersama Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus  Susanto, Bupati Tulung Agung Syahri Mulyo,  Sekretaris Utama BnP2TKI Hermono dan pejabat terkait lain dalam peluncuran Jaminan Sosial TKI di Tulungagung, Minggu 31 Juli 2017.(Ist)

Menaker M. Hanif Dhakiri (baju putih) bersama Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, Bupati Tulung Agung Syahri Mulyo, Sekretaris Utama BnP2TKI Hermono dan pejabat terkait lain dalam peluncuran Jaminan Sosial TKI di Tulungagung, Minggu 31 Juli 2017.(Ist)

BULAN Juli menjadi saksi dan tonggak sejarah bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, karena diberi kepercayaan pemerintah untuk memberi perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia.

Bertempat di Pendopo Kantor Bupati Tulungagung, Minggu, 30 Juli 2017, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri disaksikan Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo, pejabat BNP2TKI, pejabat Pemrov Jawa Timur, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, dan para mantan TKI serta calon TKI meresmikan peluncuran Transformasi Perlindungan Jaminan Sosial TKI.

Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan TKI merupakan salah satu jenis pekerjaan yang memberi dampak besar terhadap pemasukan devisa Republik Indonesia, maka tidak heran jika para TKI ini diberikan julukan yang istimewa, sebagai pahlawan devisa.

“Julukan istimewa tersebut tentunya harus disertai dengan perlindungan atas pemenuhan hak-hak para TKI oleh pemerintah yang berujung pada kesejahteraan para TKI dan keluarganya. Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perwujudan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia yang diberikan oleh negara,” katanya.

Meski TKI ini bekerja di luar negeri, perlindungan atas risiko sosial yang bisa saja terjadi sudah diantisipasi oleh pemerintah dengan menyediakan suatu bentuk perlindungan agar para TKI beserta keluarga dapat menjalani aktifitas pekerjaan sehari-hari dengan tenang.

Menurut Agus, inisiatif perlindungan jaminan sosial kepada para TKI ini berawal dari hasil pembahasan Panja Komisi IX DPR, hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Presiden Republik Indonesia dan rekomendasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan, Kajian oleh Bappenas dan World Bank, serta rekomendasi Kementerian Luar Negeri.

Perlindungan untuk para TKI ini dilakukan berdasarkan Undang-undang no 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang undang no 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menginstruksikan seluruh pekerja agar terlindungi dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang dalam hal ini diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan mandat dari Undang undang No. 24 Tahun 2011.

bpjs adv2

“Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur hal ini juga tertera dalam PP no. 3 tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan PP no. 4 tahun 2013 tentang Tata Cara Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah,” terangnya.

Koordinasi Stakeholder

Agus Susanto menilai BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder untuk pelaksanaan perlindungan TKI ini dan menyatakan kesiapan BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan perlindungan TKI ini.

“Skema perlindungan TKI ini sudah dimulai sejak sebelum TKI ditempatkan, saat penempatan, hingga TKI kembali ke Indonesia, dan iuran sebesar Rp370 ribu, calon TKI/ TKI sudah mendapat perlindungan dalam dua program, yaitu JKK dan JKm,” jelas Agus.

Manfaat lain dari keikutsertaan dalam program ini adalah mengenai manfaat beasiswa atau pelatihan kerja yang didapatkan oleh anak dari calon TKI atau TKI yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja.

“Anak dari peserta yang meninggal dunia juga diberikan beasiswa sampai lulus sarjana atau diberikan pelatihan kerja. Ini merupakan manfaat dari program JKK, selain juga untuk ahli warisnya berhak mendapatkan Rp85 juta,” ungkap Agus.

Selain manfaat yang disebutkan, perlindungan lainnya saat penempatan kerja di luar negeri seperti meninggal dunia, baik meninggal biasa ataupun karena tindak kekerasan fisik, pemerkosaan atau pelecehan seksual, cacat total tetap, cacat anatomis maupun cacat kurang fungsi juga masuk dalam perlindungan JKK.

bpjs adv3

“Kami juga memberikan perlindungan atas risiko hilang akal budi yang dikategorikan sebagai kasus kecelakaan kerja jika terjadi saat TKI bekerja di luar negeri. Selama TKI bekerja di luar negeri, perlindungan atas risiko JKK ini diberikan selama 24 jam tujuh hari seminggu,” imbuhnya.

Agus berharap semua pihak dapat mendukung implementasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi TKI, karena sebagai pahlawan devisa, negara harus terlibat untuk menjamin kesejahteraan para TKI dan anggota keluarganya.

Memuji

M Hanif Dhakiri yang mewakili pemerintah memuji semangat yang ditunjukkan BPJS Ketenagakerjaan dalam rencana menganani perlindungan jaminan sosial bagi para TKI. Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan benar bahwa negara harus hadir di manapun rakyatnya berada, termasuk keberadaan TKI di luar negeri ini.

Menaker menjelaskan, perlindungan jaminan sosial untuk TKI ini mulai dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan 1 Agustus 2017 dengan skema khusus perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi TKI.

Nantinya para TKI ini wajib terdaftar dalam dua program, yaitu JKK dan JKm, serta ada program tambahan JHT, yang dapat menjadi tabungan para TKI saat memasuki usia tua.

Kementerian Ketenagakerjaan, katanya, telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk BPJS Ketenagakerjaan, sebagai pelaksana dari program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk pelaksanaan perlindungan TKI ini, pelaksanaan peluncuran dilakukan di Kabupaten Tulungagung yang merupakan salah satu kantong TKI di Jawa Timur.

Tulungagung merupakan wilayah kantong TKI dengan remitansi terbesar di Indonesia. Hal ini dikarenakan sebagian besar TKI di wilayah ini merupakan tenaga terdidik dan dibutuhkan di berbagai bidang pekerjaan di luar negeri. Selain itu, sebagian besar masyarakatnya pun menggantungkan hidup mereka dengan bekerja di luar negeri sebagai TKI. (Adv)