Wednesday, 23 October 2019

Heboh Pembelian Senjata Secara Ilegal, Fahri Hamzah Minta Diselesaikan di Kabinet

Senin, 25 September 2017 — 16:52 WIB
Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR.

Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR.

JAKARTA (Pos Kota) – Polemik soal isu impor pembelian 5.000 atau 500 senjata ilegal yang disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebaiknya diselesaikan di internal kabinet. Meski sudah diklarifikasi oleh Menko Polhukam Wiranto, bahwa itu tidak benar.

Demikian akil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (25/9).

“Itu urusan di seputar Presiden yang harus dibahas dan diselesaikan di tingkat kabinet. Bahwa ucapan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tidak bisa disalahkan begitu saja, karena pernyataan Gatot juga dapat dijadikan sebagai peringatan dini,” tegas Fahri.

Menurut Fahri, pernyataan Panglima TNI itu pasti memiliki dimensi pengetahuan dan peringatan yang luas. Pertama, garis pantai politik ini besar sekali, karena itu perlu ada kewaspadaan tingkat tinggi untuk mengkhawatirkan kemungkinan-kemungkinan adanya gerakan-gerakan, atau kelompok coba bermain-main.

Fahri menilai, sistem pengadaan senjata saat ini masih carut-marut. Di satu sisi, Indonesia tidak menganut prinsip kepemilikan senjata secara bebas. Tapi, di sisi lain setiap orang dimungkinkan untuk membeli senjata.

Seperti organisasi Perbakin dimana organisasi ini mempunyai lisensi untuk pembelian dan kepemilikan senjata. “Itu mungkin kritik juga kepada sistem pengadaan alutsista yang harus betul-betul terkordinasi. Sebab, negara kita kan tidak menganut kebebasan memiliki persenjataan, tapi setiap orang boleh membeli senjata,” ujarnya.

Itu artinya kata Fahri, ada pasar swasta dari persenjataan itu diantaranya Perbakin dan lain-lain, yang anggotanya juga banyak. “Nah itulah yang perlu diwaspadai dan koordinasi di tingkat pemerintah itu yang harus diintensifkan,” ucapnya. (rizal)