Monday, 14 October 2019

Siapkan Program Online, LPSK Kerjasama KPK Tangani Aduan Korupsi

Kamis, 28 September 2017 — 8:38 WIB
LPSK

JAKARTA (Pos Kota) – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menanggulangi aduan korupsi di sejumlah lembaga pemerintahan. Dengan menyiapkan program berbasis online dengan nama Whistleblowing System (WBS), diharapkan bisa menyelesaikan laporan dari internal sehingga ditindaklanjuti dengan cepat.

Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai mengatakan, langkah yang dilakukan pihaknya merupakan suatu upaya masif memberantas korupsi di Indonesia. “WBS diciptakan agar bila ada laporan internal tidak ada kendala, karena bila melaporkan akan terancam posisinya, sehingga ada resiko yang cukup berat,” katanya.

Menurut Semendawai, dengan adanya WBS online yang terintegrasi, memudahkan masyarakat atau pegawai suatu instansi yang ingin melapor terjadinya pelanggaran korupsi di tempat mereka bekerja. Pasalnya, WBS akan online dengan kementerian dan lembaga di pemerintahan. “Dengan begitu, memudahkan kami berkoordinasi dan komunikasi dengan kementerian atau lembaga dalam perlindungan terhadap pelapor, saksi dan saksi pelaku yang bekerja sama,” imbuhnya.

Sementara itu, Plt. Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK, Hary Budiarto menambahkan, pihaknya sering mendapat laporan dari beberapa orang pegawai lembaga pemerintahan yang ketakutan untuk memberikan laporan kasus korupsi di kelembagaannya. “Kadang di internal sendiri sering merasa terancam. Kalau ketahuan melaporkan akan terancam, makanya dengan program ini bisa melindungi mereka,” jelasnya.

Dalam terobosan ini, ada 17 kementerian dan lembaga yang WBS Online nya langsung terintegrasi ke WBS Online LPSK. Di antaranya adalah Kementerian ESDM, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Keuangan, Kememterian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi, Polri, Kejaksaan Agung dan juga BPK.
(ifand/sir)