Monday, 16 December 2019

Sidang Praperadilan Setya Novanto Diputus Jumat Sore

Kamis, 28 September 2017 — 20:49 WIB
Sidang praperadilan Setya Novanto.(julian)

Sidang praperadilan Setya Novanto.(julian)

JAKARTA (Pos Kota) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ketua DPR RI Setya Novanto yang diwakili tim kuasa hukumnya telah menyerahkan kesimpulan kepada hakim tunggal Cepi Iskandar dalam praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Kamis (28/9/2017). Sidang akan dilanjutkan besok dengan agenda putusan.

“Hari ini penyerahan kesimpulan silakan,” kata hakim Cepi memulai sidang di hari ke-6 ini, di ruang sidang utama Prof Oemar Seno Adji, PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Tim kuasa hukum Novanto dan KPK yang diwakili tim biro hukumnya kemudian maju menghampiri hakim Cepi untuk menyerahkan catatan kesimpulan yang telah dibuat oleh masing-masing pihak pemohon dan termohon itu. Setelah menerima berkas kesimpulan, hakim Cepi langsung menutup jalannya sidang dan menyatakan sidang dengan agenda putusan dilanjutkan pada Jumat (29/9/2017).

“Telah terima kesimpulan, selanjutnya akan ambil keputusan, mudah-mudahan besok selesai. Kami jadwalkan jam 4 (sore) setelah Ashar,” imbuh hakim Cepi sembari mengetuk palu.

Praperadilan Novanto dengan nomor register 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel ini digelar mulai Senin (12/9/2017). Sidang pertama itu sempat mengalami penundaan karena kurangnya persiapan administrasi dari KPK. Selanjutnya sidang dengan agenda penyampaian permohonan itu digelar pada Rabu (20/9/2017). Kemudian kubu KPK menanggapinya pada Jumat (22/9/2017).

Kubu Novanto dan kubu KPK selanjutnya masing-masing menunjukkan alat bukti pada sidang berikutnya, Senin (25/9/2017). Dua hari kemudian berturut-turut, masing-masing pihak menghadirkan saksi ahli dalam sidang praperadilan ini.

Sebanyak tiga ahli hukum dihadirkan tim kuasa hukum Novanto, yakni pakar hukum pidana dari Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita; Guru Besar Hukum Adminisitrasi Negara Universitas Padjajaran, I Gde Pantja Astawa; dan pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda.

Sedangkan KPK menghadirkan empat ahli, yakni ahli hukum pidana, Adnan Paslyadja; ahli sistem teknologi, Bob Hardian Syahbuddin; ahli administrasi Negara dari Universitas Andalas, Dr Ferry Amsari, dan ahli hukum pidana dari Universitas Soedirman, Noor Aziz Said.

Namun Bob sempat diprotes hingga akhirnya tetap didengarkan keterangannya, tapi sebagai saksi fakta. Selain itu, bukti rekaman yang diajukan KPK ditolak oleh hakim untuk ditayangkan.

Setya Novanto mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka oleh KPK pada kasus korupsi pengadaan e-KTP. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 17 Juli 2017 lalu.

Novanto sewaktu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR diduga ikut mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR.

Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar itu diduga mengondisikan pemenang lelang dalam proyek e-KTP. Bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, dia diduga ikut menyebabkan kerugian negara Rp2,3 triliun. (julian)