Friday, 22 November 2019

Akhirnya APBD Perubahan 2017 Disahkan DPRD DKI

Senin, 2 Oktober 2017 — 18:30 WIB
djarot

JAKARTA (Pos Kota) – Akhirnya, APBD Perubahan 2017 disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dalam rapat paripurna, Senin (2/10/2017) di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat. Sebelumnya APBDP 2017 sempat ditunda akibat perbedaan pendapat antara Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dengan dewan.

Dalam laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI terhadap Raperda Tentang APBD Perubahan tahun anggaran 2017, Ketua Komisi B DPRD Yusriah Zinnun menjelaskan perubahan pendapatan daerah senilai Rp 62,59 triliun dari penetapan senilai Rp 62,46 triliun.

Perubahan belanja daerah senilai Rp 61,89 triliun dari penetapan senilai Rp 63,61 triliun, perubahan pembiayaan daerah senilai Rp 695,82 miliar dari penetapan senilai Rp 1,14 triliun.

“Dapat kami sampaikan total APBD Perubahan tahun anggaran 2017 senilai Rp 71,89 triliun dari penetapannya Rp 70,19 triliun,” kata Yusriah.

Setelah disahkan, APBDP 2017 akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi.

Djarot mengatakan pengesahan tersebut tidak terkendala meski saat ini Peraturan Gubernur sebagai turunan Perda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta belum disahkan. Diketahui perda tersebut mengatur kenaikan tunjangan anggota dewan yang sudah dianggarkan dalam APBDP 2017.

“Tadi sudah sempat dibicarakan (dengan DPRD DKI), tolong dibedakan antara APBD-P dengan pergub. Pergubnya belum saya tanda tangani. Tapi kita melalui e-budgeting, sehingga komponen harus dimasukkan, maka komponen yang kita masukkan harus sesuai aturan, kunci dulu di situ,” tandas Djarot.

Sebelumnya, sempat terjadi perbedaan besaran nilai kenaikan tunjangan yang diminta DPRD dengan Pemprov DKI. Djarot sempat menolak beberapa nilai kenaikan yang dianggapnya terlalu besar. Imbasnya pengesahan yang dijadwalkan pada Jumat (29/10/2017) ditunda. (ikbal)