Wednesday, 23 October 2019

DPRD Anggarkan Tunjangan Naik Hingga 7 Kali Lipat

Selasa, 3 Oktober 2017 — 10:37 WIB
Foto dokumentasi

Foto dokumentasi

JAKARTA (Pos Kota) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menganggarkan kenaikan tunjangan anggota dan pimpinan DPRD di APBD Perubahan 2017. Hal ini seiring dengan disahkannya Perda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta, meski Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat belum menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai aturan turunan yang mengatur besaran kenaikan tunjangan.

“Kita kebutuhannya itu jumlahnya Rp12 miliar 556 juta. Itu hanya di APBDP, selama 3 bulan saja. Untuk 2018 dianggarkan di APBD 2018 nanti,” kata Sekretaris Dewan DPRD DKI, M. Yuliadi, Selasa (3/10/2017).

Yuliadi menjelaskan setelah Perda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta beberapa komponen tunjangan DPRD naik hingga tujuh kali lipat dari sebelumnya.

Yuliadi mencontohkan, tunjangan komunikasi intensif (TKI) yang awalnya tiga kali uang representasi menjadi tujuh kali uang representasi Ketua DPRD. Uang representasi itu adalah uang yang ditetapkan besarannya sesuai dengan gaji pokok Gubernur DKI, kata Yuliadi.

“Gaji pokok Gubernur itu adalah Rp3 juta. Jadi TKI-nya anggota dewan ini yang awalnya 3 kali uang representasi, menjadi 7 kali uang representasi. Berarti 7 kali Rp3 juta jadi dapat Rp21 juta,” terangnya.

Selain TKI, Yuliadi menambahkan tunjangan masa reses dewan juga meningkat. Uang reses meningkat hingga tiga kali lipat dari uang respresentasi.

“Setahun kan tiga kali reses, kalau dia ngambil reses, dia dapat tunjangan reses, besarnya tujuh kali dari uang representasi itu, Rp21 juta.
Karena DKI itu kan cluster-nya daerah yang berpenghasilan tinggi, sedang, dengan rendah,” tutup Yuliadi. (ikbal/yp)