Sunday, 15 December 2019

Surat Edaran 13 Oktober 2017

Kemnaker Tetapkan Kenaikan UMP Provinsi 8,71 Persen

Senin, 30 Oktober 2017 — 15:16 WIB
dokumentasi

dokumentasi

JAKARTA (Pos Kota) – Melalui Surat Edaran Kemnaker tanggal 13 Oktober 2017, Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017, Kementerian Ketenagakerjaan Menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 sebesar 8,71 persen

Dalam surat edaran tersebut dijelaskan, kenaikan UMP 2018 sebesar 8,71% dihitung berdasarkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan PDB) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Rinciannya: Inflasi nasional sebesar 3,72% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,99%.

Selanjutnya, gubernur wajib menetapkan UMP 2018 paling lambat pada 1 November 2017. Keputusan UMP tersebut ditetapkan dan diumumkan serentak pada tanggal tersebut.

Penetapan upah minimum 2018 merupakan hasil dari penambahan upah minimum 2017 dikali tingkat inflasi plus pertumbuhan ekonomi nasional. Kenaikan UMP ini diatur dalam  Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 PP Nomor 78 Tahun 2015.

Sehubungan dengan penetapan UMP 2018 ini, Gubernur wajib menetapkan UMP 2018 dan diumumkan secara serentak pada 1 November 2017. Sementara Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada 21 November 2017.

UMP dan UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana yang telah disebutkan tadi berlaku terhitung 1 Januari 2018.

Jadi contohnya, jika  UMP Provinsi DKI saat ini  Rp 3.355.750 x 8,71% = Rp 292.285. Kemudian Rp 3.355.750 + Rp 292.285 = Rp 3.648.035. Jadi diperkirakan UMP DKI naik menjadi sekira Rp3,648.035.

Pemprov DKI sendiri menurut Wakil Gubernur Sandiaga Uno, akan mengumumkan kenaikan UMP pada Selasa (31/10/2017).(Tri)