Thursday, 05 December 2019

Paripurna Dihujani Interupsi, APBD DKI Rp77,1 Triliun Sah

Kamis, 30 November 2017 — 15:08 WIB
APBD DKI Rp77,1 Triliun Sah

JAKARTA (Pos Kota) – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI, Kamis (30/11/2017)  mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018  pada nilai Rp 77.117.365.231.898.

Dalam laporan pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terhadap Raperda APBD yang dibacakan anggota dewan Syarifudin, APBD 2018 terdiri dari pendapatan daerah Rp66.029.983.254.272. Sedangkan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2018 sebesar Rp71.169.642.231.898 dan pembiayaan daerah senilai Rp5.139.658.977.161.

Dalam rapat paripurna, Sebelum disahkan, beberapa anggota DPRD melayangkan interupsi kepada ketua rapat paripurna, Prasetyo Edi Marsudi. Ketua Fraksi PAN Demokrat, Taufiqurrahman menjadi peserta rapat yang mengajukan interupsi.

Taufiq mengaku kecewa dengan tidak adanya penjelasan terkait catatan yang disampaikan Fraksi PAN Demokrat saat pembahasan di Banggar. Meski memberi catatan, Fraksi PAN Demokrat masih menyetujui pengesahan.

“Kami menyatakan kekecewaan dan hingga detik gak dapat penjelasan dari Gubernur dan Wakil Gubernur. Izinkan kami menyampaikan sikap fraksi pada seluruh rakyat jakarta. Saya tegaskan secara prinsip fraksi mejyetujui untuk jadi APBD 2018,” katanya.

Interupsi juga datang dari William Yani dari Fraksi PDI Perjuangan. William menuntut agar program pemerintah yakni OK Oce, OK Otrip dan rumah DP 0 rupiah dijelaskan secara rinci. Bahkan William meminta Gubernur Anies untuk menyampaikan penjelasan dalam paripurna tersebut.

Selain itu, William juga menyorot tim gubenur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) yang menyerap anggaran cukup besar.

“Sampai sekarang TGUPP nyangkut di kami. Kami herharap penggunaan dana tidak dihabiskan karena tidak pernah dijelaskan TGUPP digaji sampe Rp24 juta. Kriterianya apa? Saya mohon gubernur konpers untuk menjelaskan secara detil Dp 0 persen kayak gimana? Tapak, susun, berlapis, berderet? Untuk OK Oce itu katanya kerjasama Bank DKI untuk pemodalan. Gimana teknisnya untuk dapat dana dari Bank DKI itu,” tutur William.

Selain itu, Ramly Muhammad dari Komisi A, Abdul Aziz, Mualif dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ahmad Yani dari FPKS, Bestari Barus dari Fraksi Nasdem dan Syarif dari Gerindra juga mengajukan interupsi.

Meski dihujani interupsi, pengesahan APBD 2018 tidak terkendala. Pimpinan Rapat Prasetyo mengesahkan APBD 2018 ditandai dengan ketukan palu kayu.

“Saya mau menanyakan, apakah rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018 ini dapat ditetapkan sebagai peraturan daerah dapat disetujui?” tanya Prasetyo yang dijawab ‘setuju’ secara koor.

Selanjutnya setelah disahkan, draf APBD DKI 2018 akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri akan mengevaluasi APBD maksimal dalam waktu 15 hari.
(ikbal/sir)