Saturday, 14 December 2019

Masa Verifikasi Parpol, Menkumham: Perpecahan Rugikan Hanura

Minggu, 21 Januari 2018 — 13:27 WIB
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly (ikbal)

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly (ikbal)

JAKARTA (Pos Kota) – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly meminta dua pihak yang bertikai di Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) untuk marula rekonsiliasi degan duduk bersama. Yasona telah meminta kepada Ketua Dewan Pembina Hanura, Wiranto dan Oesman Sapta Odang (OSO) untuk duduk bersama membahas permasalahan tersebut.

“Saya mendorong supaya masing-masing duduk bersama mencari solusi yang baik bagi penyelesaiannya. Saya minta dalam hal ini Dewa Pembina Pak Wiranto berkomunikasi, saya juga berkomunikasi dengan Pak Oso, berkomunikasi dengan Pak Gede Pasek cobalah duduk bersama kita cari penyelesaian,” katanya di sela Festival Keimigrasian 2018 di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2018).

Yasona menyebut pertikaian internal Partai Hanura dapat merugikan secara partai. Pasalnya menjelang pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019, KPU tengah melakukan proses verifikasi parpol.

Secara peraturan kepengurusan Hanura di bawah Oso masih diakui Kementerian Hukum dan HAM. Itu sesuai dengan surat keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM tentang restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti tahun 2015-2020.

“SK yang lalu dalam rangka kepastian, supaya ikut verifikasi partai politik karena Pak Oso tidak bisa tanda tangani surat tanpa Sekjen, Sekjen tidak bisa tanda tangani surat tanpa Ketua Umum, maka untuk kepastian kita kasih. Hanya ada yang mengatakan munaslub,” ujar Yasona.

Partai Hanura terpecah usai Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang digoyang setelah 27 DPD mencabut dukungan. Sekretaris Jendral Sarifuddin Sudding memimpin perlawanan dengan menggekar musyawarah nasional luar biasa (munaslub), Kamis (18/1/2018).

Dalam munaslub tersebut disepakati OSO dilengserkan dari posisinya sebagai Ketua Umum Hanura dan digantikan Marsekal Madya TNI  (Purn) Daryatmo.

Hasil munaslub itu ditolak OSO sehingga terdapat dua kepengurusan dalam tubuh Hanura.

(ikbal/sir)