Sunday, 17 November 2019

Ketahuan, Anies Coret Anggaran Lift di Rumah Dinas

Rabu, 24 Januari 2018 — 18:25 WIB
Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta di Jalan  Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. (joko)

Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. (joko)

JAKARTA  – Pengadaan elevator (lift) di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta akhirnya dihentikan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta anggaran tersebut dimatikan setelah kabar pengadaan lift itu mengemuka.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan mendapat perintah untuk memastikan anggaran yang terdapat di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) Pemprov DKI Jakarta. Diketahui anggaran untuk renovasi rumah dinas gubernur berada di dinas tersebut.

“Itu (anggaran lift) memang ada. Dia memerintahkan ke saya, ‘Pak Sekda tolong ini dimatikan. Siap Pak. Saya matikan,” kata Saefullah di Balaikota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (24/1/2018).

Meski mengakui ada item pengadaan lift, Saefullah mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mengetahui rencana pengadaan lift. Saefullah menyebut Dinas Citata tidak berkoordinasi terlebih dahulu baik kepada Gubernur maupun Sekda.

“Ketika memasukan item-itemnya apa yang mau dikerjakan, direhab, belum terkonfirmasi sama Pak gubernur. Apa lagi ke saya juga tidak terkonfirmasi. Termasuk ke Bu Tuti (Kepala Bappeda). Seharusnya Kepala Dinas itu mengobservasi dulu. Ini apa yang mau diganti. dan harus terkonfirmasi sama Pak Gubernur dan Wagub,” imbuhnya.

(Baca: Pemprov Akan Bangun Lift di Rumah Dinas Anies, Ini Komentar Ketua DPRD)

Menurut Saefullah pengadaan lift di rumah dinas gubernur dilakukan atas inisiatif Dinas Citata. Tahun 2018, Dinas Citata menganggarkan renovasi rumah dinas gubernur dan wakil gubernur Rp2,4 miliar.

Diketahui perencanaan lift sudah dalam sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Disebutkan anggaran elevator rumah dinas mencapai Rp750,2 juta dan dilakukan pengadaan langsung tanpa melalui proses lelang.

Pengadaan langsung itu dinilai menyalahi aturan karena berdasarkan Perpres 54/2010, pengadaan barang di atas Rp200 juta harus lelang dengan metode pemilihan langsung. (ikbal/b)

Terbaru

Benny K Harman. (rizal)
Minggu, 17/11/2019 — 23:58 WIB
Demokrat Tolak Amandemen UUD 1945
Lutfi JW. (mia)
Minggu, 17/11/2019 — 22:00 WIB
Bersama Roy Kiyoshi
Ruben Onsu Disarankan Undang Penuduh Pesugihan Makan Siang Bersama