Wednesday, 11 December 2019

MPR Mau Tambah Banyak, Revisi UU MD3 Terganjal

Kamis, 1 Februari 2018 — 21:22 WIB
Menkumham Yasonna H Laoly.

Menkumham Yasonna H Laoly.

JAKARTA –Pemerintah dan DPR menyetujui penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR masing-masing satu. Kesepakatan itu terjadi setelah dilakukan pertemuan antara DPR dan Menkumham Yasonna Laoly sebagai wakil pemerintah dalam finalisasi revisi UU MD3.

“Pemerintah telah menyampaikan surat tanggapan terkait revisi UU MD3. Pemerintah menyetujui penambahan pimpinan DPR satu dan MPR satu,” ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo, Kamis (1/2).

Meski begitu, lanjut Bambang, surat tanggapan pemerintah terkait revisi UU MD3 itu masih tertahan. Karena dalam pembahasan di Badan Legislasi (Baleg), khususnya soal penambahan kursi pimpinan MPR ada usulan lain.

“Dalam rapat pembahasan di Baleg, muncul lagi usulan untuk menambah pimpinan MPR sebanyak 2 hingga 3 kursi,” kata politisi Golkar ini.

Karena Baleg mengusulkan penambahan kursi pimpinan DPR sebanyak 2-3 kursi, pemerintah perlu menggelar rapat untuk menentukan sikap apakah menerima penambahan ini atau tidak.

“Suasana yang berkembang di Baleg itu karena penambahan pimpinan MPR. Kalau DPR sudah selesai. Kalau di MPR itu berkembang antara tambah 2 dan 3,” tuturnya.

Ia berharap sebelum berakhirnya masa sidang, DPR bisa mengambil keputusan UU MD3 di rapat paripurna tanggal 14 Februari mendatang. “Target kami pimpinan, UU MD3 bisa rampung sebelum tanggal 14, sebelum reses sudah rampung,” ucapnya.(us)