Sunday, 15 December 2019

KPK Periksa Hakim PN Tangerang Terkait Suap Perkara Pembebasan Lahan

Senin, 19 Maret 2018 — 12:48 WIB
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (dok)

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (dok)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap hakim pada Pengadilan Negeri (PN) Klas IA Khusus Tangerang, Hasanuddin, Senin (19/3/2018).

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menerangkan, Hasanuddin dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang melibatkan hakim PN Tangerang, Wahyu Widya Nurfitri dan Panitera Pengganti PN Tangerang, Tuti Atika.

“Yang bersangkutan akan kita klarifikasi tentang sejauh mana pengetahuan saksi atas peran tersangka WWN (Wahyu Widya Nurfitri) dalam kasus dugaan penerimaan suap yang terjadi di PN Tangerang,” kata Febri, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Senin(19/3/2018).

Selain Hasanuddin, KPK juga memanggil dua saksi lainnya yakni, HJ Momoh selaku ibu rumah tangga dan Reza dari pihak swasta.

“Keduanya juga akan dikonfirmasi sebagai saksi untuk tersangka WWN,” imbuh Febri.

Hakim Widya dan Panitera Tuti menjadi tersangka setelah tertangkap tangan menerima uang suap dari dua pengacara, yakni Agus Wiratno dan HM Saipudin. Keempatnya pun telah menjalani penahanan sebagai tersangka.

Mereka diduga melakukan transaksi suap Rp30 juta guna menolak gugatan perkara perdata wanprestasi di PN Tangerang Nomor 426/Pdt.G/2017/PN Tng.

“WWN dan TA diduga sebagai penerima (suap), sementara AGS dan HMS diduga sebagai pemberi,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (13/3/2018) malam.

Basaria mengungkap, suap sebesar Rp30 juta diduga diberikan bertahap.‎‎ Yakni Rp7,5 juta pada 7 Maret 2018, dan sisanya Rp22,5 juta pada 12 Maret 2018.

“Tanggal 7 Maret 2018 AGS atas persetujuan HMS kembali bertemu dengan TA di PN Tangerang dan diduga menyerahkan uang senilai Rp7,5 juta kepada TA yang kemudian diserahkan kepada WWN sebagai ucapan terima kasih. Namun, uang tersebut dinilai kurang dan akhirnya disepakati nilainya menjadi Rp30 juta. Kekurangan Rp22,5 juta diberikan kemudian,” ujar Basaria.

Kasus ini terbongkar setelah tim KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT), Senin (12/3/2018). Dalam OTT, selain keempat orang itu, KPK juga mengamankan tiga pegawai negeri sipil (PNS) lain di lingkungan PN Tangerang yang akhirnya hanya berstatus saksi.

Atas perbuatan yang diduga dilakukannya, hakim Widya dan panitera Tuti disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan terhadap Agus dan Saipudin dikenakan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (julian)