Wednesday, 13 November 2019

Menaker Akui Belum Maksimal Lindungi Pekerja

Jumat, 23 Maret 2018 — 13:25 WIB
Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dakhiri.  (ist)

Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dakhiri. (ist)

JAKARTA – Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, mengakui masih belum maksimal melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Menyusul UU nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan & Penempatan PMI belum memiliki regulasi turunannya yaitu 3 peraturan pemerintah (PP), 2 peraturan presiden (Perpres), 4 peraturan menteri (Pernen) & 3 peraturan kepala badan.

“Pemerintah melalui Kemnaker akan terus memperkuat perlindungan PMI. Bahwa masih ada kekurangan di sana sini, dan membutuhkan masukan dan kritik ya, untuk meningkatkan kualitas pelindungan PMI,” ujarnya, seperti diungkap saat Raker Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia DPR diketuai Fahri Hamzah di ruang Pansus C DPR RI Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Kondisi itu, bagi ketua Timwas TKI Fahri Hamzah, dikarenakan belum diperkuatnya UU 18/2017 dengan regulasi turunan yang baru diusulkan Pemerintah berupa 3PP, 2 Perpres, 4 Permen, dan 3 peraturan kepala badan serupa BNP2TKI. “Perlindungan PMI diperkuat dalam UU 18/2017 dengan menyertakan penegak hukum Polri & Kejaksaan untuk menangani kasus hukum,” ujar wakil ketua DPR asal Fraksi PKS dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Perkuatan PMI agar tidak bernasib serupa Zaini Misrin yang dieksekusi pancung bisa dilakukan secara diplomasi non-government, kata mantan Menaker era SBY Presiden RI ke-6 Abdul Muhaimin Iskandar.

“Diplomasi Ulama Indonesia kepada Ulama Arab Saudi sebagai pendekatan keyakinan sesama muslim, yang digagas ulama NU bisa lebih efektif tangani kasus PMI,” ujarnya yang didaulat Cawapres oleh Forum Silaturahim Kiyai se-Jakarta & Depok di Ponpes Almanar Azhari milik KH Manarul Hidayat di Depok itu.

(rinaldi/sir)