Monday, 21 October 2019

KPK Tetapkan Tiga Tersangka

Korupsi Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung Capai Rp 26 Miliar

Jumat, 20 April 2018 — 19:49 WIB
Ketua KPK, Agus Rahardjo.

Ketua KPK, Agus Rahardjo.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung, Hery Nurhayat sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Terpidana dua kasus korupsi itu kali ini dijerat bersama Anggota DPRD Kota Bandung Fraksi Partai Demokrat, Tomtom Dabbul Qomar, dan mantan Anggota DPRD Kota Bandung, Kadar Slamet. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemkot Bandung pada 2012 dan 2013.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu HN (Hery Nurhayat), TDQ (Tomtom Dabbul Qomar), dan KS (Kadar Slamet),” kata Ketua KPK, Agus Raharjo, didampingi Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Jumat (20/4/2018).

Agus mengatakan, Hery selaku Kepala DPKAD Kota Bandung sekaligus selaku pengguna anggaran bersama-sama Tomtom dan Kadar selaku Anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

“Sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan tanah untuk RTH di Pemkot Bandung pada tahun 2012 dan 2013,” ujar Agus.

Dalam kasus ini, kata Agus, Hery diduga menyalahgunakan kewenangannya sebagai pengguna anggaran dengan membantu proses pencairan pembayaran tanah untuk RTH padahal diketahui dokumen pembayaran tidak seuai kondisi sebenarnya dan bahwa transaksi jual beli tanah bukan kepada pemilik tanah asli melainkan melalui makelar yaitu tersangka Kadar dan kawan-kawan.

“Sementara, TDQ (Tomtom) dan KS (Kadar) diduga menyalahgunakan kewenangannya sebagai tim Banggar DPRD Kota Bandung dengan meminta penambahan alokasi anggaran RTH tersebut. Selain itu, keduanya juga diduga berperan sebagai makelar dalam pembebasan lahan,” imbuh Agus.
Adapun RTH yang dimaksud yakni RTH Mandalajati dengan anggaran sebesar Rp33,455 miliar, dan RTH Cibiru dengan anggaran sekitar Rp80,7 miliar.

“Perkiraan kerugian negara masih terus didalami tapi sementara angkanya Rp26 miliar,” tuntas Agus.

Atas perbuatan tersebut, ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hery sendiri sebelumnya dipidana 5 tahun dalam kasus suap Bansos Pemkot Bandung tahun anggaran 2009-2010 dan divonis 4 tahun penjara untuk kasus korupsi dana hibah Pemkot Bandung tahun anggaran 2012. (julian/b)

Terbaru

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan. (firda)
Senin, 21/10/2019 — 11:30 WIB
Polisi Terjunkan 1500 Personel Kawal Demo Mahasiswa
Mahfud MD.
Senin, 21/10/2019 — 11:13 WIB
Banyak Bicara Hukum & HAM
Belum Tau Jadi Menteri Apa, Mahfud: Saya Diminta Membantu Beliau
istana negara
Senin, 21/10/2019 — 10:38 WIB
Ada Mahfud MD dan Nadiem Makarim
Sejumlah Calon Menteri Dipanggil ke Istana Negara