Thursday, 21 November 2019

Delapan Jaminan Pemerintah Selama Libur 10 Hari

Senin, 7 Mei 2018 — 21:03 WIB
dokumentasi/rihadin

dokumentasi/rihadin

JAKARTA –Total libur Lebaran 2018 tetap 10 hari meskipun pemerintah sempat ragu untuk menetapkan aturan tersebut. Tapi akhirnya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menetapkan bahwa liburan tetap dilakukan penambahan 3 hari sehingga total menjadi 10 hari.

Puan mengumumkan delapan hal terkait liburan lebaran yang juga disepakati tiga menteri Agama, Tenaga Kerja dan PAN dan RB  melalui Surat Keputusan Bersama (SKB). Delapan hal itu adalah sbb:

  1. Pemerintah akan memastikan bahwa pelayanan yang mencakup masyarakat luas tetap berjalan seperti biasa. Rumah sakit (RS), listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan, ketertiban, perbankan, imigrasi, bea cukai, perhubungan, dan sebagainya.
  2. Setiap kementerian akan menugaskan pegawai yang tetap bekerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
  3. PNS yang tetap bekerja melayani masyarakat pada saat cuti bersama dapat mengambil cuti waktu lain tanpa mengurangi hak cuti tahunan.
  4. Transaksi pasar modal dan bursa akan dibuka tanggal 20 Juni 2018. Ketentuan layanan perbankan akan diatur Bank Indonesia.
  5. Cuti bersama di sektor swasta merupakan bagian dari cuti pekerja atau buruh yang bersifat fakultatif. Sehingga, pelaksanaannya dilakukan atas kesepakatan pekerja dan buruh dengan pengusaha dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan. Ketentuan lebih lanjut ditetapkan Menteri Ketenagakerjaan.
  6. Kementerian Perhubungan akan mengatur semua stakeholder pelabuhan agar dapat bekerja dan melayani kegiatan pelabuhan selama masa cuti Idul Fitri.
  7. Untuk bisa kemudian melengkapi dan menyelesaikan semua masalah tsb, keempat menko akan mengeluarkan surat instruksi kepada kementerian/lembaga terkait di bawahnya untuk melaksanakan penugasan pelayanan publik dan pengaturan pegawai di kementerian/lembaga terkait.
  8. Setiap kementerian/lembaga akan menindaklanjuti pengaturan hal tersebut dengan menetapkan instruksi atau surat edaran.

(us)