Thursday, 14 November 2019

Soal Gaji BPIP, Presiden jokowi: Ada Mekanismenya

Selasa, 29 Mei 2018 — 19:40 WIB
Presiden Joko Widodo. (dok)

Presiden Joko Widodo. (dok)

JAKARTA – Presiden Jokowi angkat bicara terkait gaji yang diterima ketua dan anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Presiden Joko Widodo menjelaskan, bahwa penetapan besaran hak keuangan untuk ketua anggota BPIP tersebut sudah ada mekanismenya. “Iya itu kan ada mekanismenya. Mengenai analisa jabatan itu kan ada di Kemenpan. Kemudian mengenai jumlah dan nilai gaji itu yang mengkalkulasi di Kemenkeu,” kata Jokowi setelah menghadiri Penutupan Pengkajian Ramadan 1439 H Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2018 di Kampus Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), Selasa (29/5/2018).

Menurut Jokowi, penjelasan yang lebih detil ada di Kemenkeu Kementerian Keuangan. Bahwa itu bukan hanya gaji, tapi tunjangan, asuransi, ada di situ semua.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menjelaskan tentang hak keuangan yang diterima oleh ketua dan anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dari penjelasannya, terungkap bahwa hak keuangan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 telah mencakup keseluruhan operasional kegiatan yang ditugaskan dalam jabatan.

“Hak keuangan ini sebetulnya dari sisi gaji pokok sama dengan seluruh pejabat negara, yaitu hanya Rp5 juta. Kemudian yang disebut tunjangan jabatan itu Rp13 juta. Itu lebih kecil dibandingkan lembaga-lembaga yang lain,” ujar Sri Mulyani.

Sri menjelaskan jumlah tersebut belum termasuk dengan biaya-biaya operasional dalam menjalankan tugas jabatan yang bila dijumlahkan berikut gaji dan tunjangan jabatan mencapai nilai sebagaimana yang tertera dalam Perpres Nomor 42 Tahun 2018. Komponen operasional dimaksudkan untuk mendukung aktivitas para anggota dalam menjalankan tugasnya.

“Untuk menjalankan tugas itu banyak sekali aktivitas seperti transportasi, komunikasi, pertemuan, itulah yang dimaksud dalam komponen hak keuangan. Ditambah lagi mungkin yang sama dengan pejabat lain adalah asuransi seperti kesehatan dan jiwa,” tutur Sri Mulyani.

“Kalau gaji pokok semua hampir sama, pada level seperti itu Rp5 juta. Tunjangan jabatan bervariasi. Sebetulnya BPIP termasuk yang paling kecil Rp13 juta. Lembaga lain apakah itu eksekutif, yudikatif, dan legislatif bervariasi dari yang paling kecil tadi Rp13 juta bisa sampai bahkan puluhan juta,” tutur Sri Mulyani. (johara/yp)