Monday, 14 October 2019

Anies Berencana Bangunan di Pulau Reklamasi Dimanfaatkan Nelayan

Rabu, 26 September 2018 — 18:41 WIB
Proyek Pembangunan di Pulau Reklamasi

JAKARTA – Setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut ijin 13 dari 17 pulau reklamasi, lalu empat pulau yang sudah terbangun peruntukannya akan ditata ulang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat seperti untuk nelayan dan lainnya.

“Melalui verifikasi mendalam akhirnya kita putuskan mencabut ijin 13 pulau karena mereka tidak memenuhi kewajikan sesuai dengan ijin yang dikeluarkan,”kata Anies dalam keterangannya kepada wartawan di Balaikota, Rabu (26/9).

Sedangkan terhadap empat pulau yang sudah dibangun akan ditata ulang peruntukannya.Termasuk kajian mengenai dampak terhadap lingkungan Teluk Jakarta.

Ketentuan tersebut nanti akan diatur dalam perda peraturan zonasi. Setelah selesai maka peruntukannya untuk kepentingan masyarakat.
Sedangkan menyangkut hak konsumen yang sudah membeli sejumlah bangunan di beberapa pulau yang sudah dibangun bukanlah urusan pemprov.”Itu hubungan konsumen dengan pengembang. Makanya konsumen bilaingin membeli property harus jelas landasan hukumnya.”

Tercatat ada tujuh pengembang yang mendapat bagian dalam pembangunan 17 pulau buatan di proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Berikut ini pengembang yang menggarap 17 pulau reklamasi sesuai data Bappeda DKI Jakarta.

1. PT Kapuk Niaga Indah menggarap Pulau A (79 ha) B (380 ha), C (276 ha), D (312 ha), E (284 ha)

2. PT Jakarta Propertindo menggarap Pulau F (190 ha) dan O (344 ha)

3. PT Muara Wisesa Samudra menggarap Pulau G (161 ha)

4. PT Taman Harapan Indah menggarap Pulau H (63 ha)

5. PT Jaladri Kartika Paksi menggarap Pulau I (405 ha)

6. PT Pembangunan Jaya Ancol menggarap Pulau J (316 ha), K (32 ha) & L (447 ha)

7. PT Manggala Krida Yudha menggarap Pulau L (587 ha) & M (587 ha) 8. PT Pelindo menggarap Pulau N (411 ha) 9. PT Kek Marunda Jakarta menggarap Pulau P (463 ha) dan Q (369).

Anies juga menjelaskan,pengembang yang sudah memberikan kewajiban dalam membangun rusun atau lainnya akan dipertimbangkan sebagai kewajiban bagi pengurusan perizinan lainnya. (john/b)