Saturday, 19 October 2019

Peredaran Narkoba Dikendalikan Napi dari Lapas Mengkhawatirkan

Rabu, 26 September 2018 — 18:09 WIB
Diskusi persamaan persepsi yang dilakukan BNN dengan Ditjen Pemasyarakatan. (Ifand)

Diskusi persamaan persepsi yang dilakukan BNN dengan Ditjen Pemasyarakatan. (Ifand)

JAKARTA – Permasalahan Narkotika di lembaga pemasyarakatan (lapas) dinilai semakin menjamur dan sulit untuk dihancurkan. Atas permasalahan itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM duduk bersama untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Melalui acara diskusi dengan tema penanganan masalah P4GN di Lapas dan Rutan, kedua institusi ini menyamakan persepsi untuk menghentikan peredaran narkotika yang ada. Hal itu dilakukan karena selama ini barang haram itu terus masuk kedalam penjara dan penghuninya melakukan pengendalian peredaran narkoba di Indonesia.

Kepala BNN Komjen Heru Winarko mengatakan, selama ini masih banyak yang belum peduli kalau narkotika menghancurkan generasi muda. Pasalnya, akibat narkoba setiap hari ada 30 orang tewas, akibat mengkonsumsi barang laknat itu. “Kalau sehari 30 orang, berarti seminggu ratusan orang yang tewas. Namun belum ada yang menyadari hal itu,” katanya, Rabu (26/9).

Masuknya narkoba itu sendiri, kata Heru, selama ini masih banyak yang mengendalikan dari balik jeruji besi. Karena hampir semua tangkapan yang dilakukan BNN, selama ini merupakan pesanan dari dalam dan otaknya adalah para napi. “Pekan lalu kami gagalkan 36 kilogram sabu yang dikendalikan oleh seorang napi dan melibatkan oknum sipir,” ungkapnya.

Atas permasalahan itu, sambung Heru, upaya untuk menyatukan visi harus segera dilakukan. Hal itu dinilai sangat penting agar peredaran narkotika yang terus masuk ke Indonesia bisa ditekan. “Melalui kegiatan ini, diharapkan pencegahan bisa digencarkan sehingga tak ada lagi korban yang tewas akibat narkotika,” ungkapnya.

SELALU DISALAHKAN

Direkrut Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami mengatakan, selama ini lembaganya kerap disalahkan atas peredaran narkotika yang masuk ke Indonesia. Mulai dari disebutnya sarang narkoba hingga oknum sipir yang ikut terlibat didalamnya. “Ada peredaran gelap narkotika di dalam (lapas) ada. Kami sangat keras pada teman-teman. Kenapa ngomong ada? Karena kalau di tes urine itu memang ada kok,” katanya.

Menurut Sri, kapasitas lapas di seluruh Indonesia yang hanya sekitar 124.000, saat ini dihuni oleh sekitar 248.000 narapidana. Dan didalam itu, bukan hanya pemakai, namun bandar juga ada diruangan yang menjadi satu. “Sebanyak 111.000 napi merupakan napi kasus narkoba. 44.000 merupakan pengguna narkoba, dan sisanya merupakan pengedar dan bandar narkoba. Seharusnya pengguna narkoba direhabilitasi medis dan sosial, bukan dikumpulkan jadi satu,” tegasnya.

Sri juga mengakui masih adanya peredaran narkoba di dalam lapas lantaran ketidaktegasan petugas pemasyarakatan. Salah satunya dalam menerapkan larangan telepon genggam yang padahal sudah tegas melarang narapidana menggunakan handphone. “Kejadian ini ada peran kami juga membiarkan ponsel masuk ke dalam. Inilah alat yang paling potensial menyebabkan adanya komunikasi dengan pihak luar,” ungkapnya.

Untuk itu, Sri mengatakan, pihaknya sangat terbuka dengan BNN dan seluruh elemen dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika, terutama di dalam lapas. Dikatakan, Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) tidak dapat dilakukan oleh BNN atau Ditjenpas sendiri. “Butuh kerja sama seluruh pihak dalam menyukseskan program nasional ini, namun yang paling penting dari kita sendiri yang melakukan perubahan,” pungkasnya. (Ifand/b)