Sunday, 20 October 2019

DPR Minta Jokowi Cabut PP yang Beri Hadiah Rp 200 Juta Bagi Pelapor Korupsi

Rabu, 10 Oktober 2018 — 17:34 WIB
Presiden Jokowi mendengar masukan dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, saat buka puasa di rumah dinas Ketua DPR, Ramadhan 2018 lalu. (ist)

Presiden Jokowi mendengar masukan dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, saat buka puasa di rumah dinas Ketua DPR, Ramadhan 2018 lalu. (ist)

JAKARTA – Baru saja Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 diteken Presiden Jokowi, langsung mendapat reaksi dari kalangan DPR. Wakil Ketua DPRFahri Hamzah meminta Jokowi mencabut PP No 43 yang memberi hadiah Rp200 juta bagi pelapor kasus korupsi.

Fahri meminta PP itu dibatalkan dan menghormati fungsi audit, seperti BPK.  “Pak Jokowi, batalkan itu PP. Kembalikan fungsi audit, hormati BPK. Hentikan kerja lembaga-lembaga yang tidak menghargai sistem. Kenapa ada penasehat Presiden begini, mengeluarkan PP ngawur begini,” tegas Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

(BacaPP Diteken Jokowi, Pelapor Korupsi Dapat Hadiah Rp 200 Juta)

Isi PP Nomor 43 Tahun 2018  adalah tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Di dalamnya memuat hadiah Rp200 juta bagi pelapor kasus korupsi.

Fahri  mempertanyakan penasehat Presiden yang mengusulkan dikeluarkannya PP itu. Menurut Fahri, dalam mengeluarkan PP yang benar, semua kebisingan dalam publik termasuk kejahatan di dalamnya, ditangkap melalui sistem.

Makanya dalam korupsi yang penting adalah audit, auditlah yang menemukan fraud yang berujung pada kerugian negara. “Korupsi itu sudah ada alat mitigasinya dalam sistem demokrasi. Mulai dari pelaporan, sampai penindakan sudah diatur secara detil,” tegasnya.

Politisi PKS itu menambahkan, dalam birokrasi dan sistem administrasi yang ada di Indonesia, negara kehilangan 1 sendok makanpun akan terlihat, saking hebatnya sistem membaca aset itu.

“Jadi sudahlah, ini orang disuruh saling lapor. Nanti orang korupsi Rp 50 juta yang lapor dapat Rp 200 juta, enak betul. Mendingan jadi tukang lapor saja, tukang tangkap, rusak negara ini,” tambahnya.

Fahri yang masih menjadi Wakil Ketua DPR  Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu mengemukakan, ada mazhab berpikir yang salah. Kalau rakyat bisa saling lapor, masalah bisa selesai. Kalau dianggap mazhab itu akan menyelesaikan semuanya, kenapa hanya korupsi yang pelapornya mendapat imbalan Rp 200 juta.

“Sekalian saja diberi Rp 300 juta untuk lapor narkoba, Rp 400 juta untuk lapor terorisme, Rp 1 miliar untuk lapor perusakan lingkungan, sekian ratus juta untuk perusak fasilitas publik, lalu sekian juta untuk laporkan KDRT atau trafficking,” tandas legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu. (*/win)