Wednesday, 11 December 2019

Revisi Aturan Larangan Becak Demi Ketertiban

Minggu, 14 Oktober 2018 — 7:20 WIB
becak

JAKARTA – Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi mendukung pengoperasian kembali becak di Jakarta. Usulan pengoperasian becak tertuang dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Suhaimi mengatakan revisi aturan tersebut untuk mengatur jalur kendaraan roda tiga, bukan sebagai landasan untuk menambah jumlah becak yang beroperasi di jalanan Ibu Kota. “Perda itu kan untuk mengatur, menertibkan, jadi yang dimaksud Pak Gubernur, yang saya tahu adalah perda untuk menertibkan becak yang sudah ada,” katanya.

Menurutnya, sejak dilarang dari tahun 2007, tukang becak juga masih tetap berkeliaran di jalanan. Sehingga dibutuhkan ketegasan dari Pemprov DKI untuk mengatur jalanan mana saja yang boleh dilintasi becak. “Revisi untuk kepastian dan pemberian hak yang jelas dan juga untuk ketertiban,” katanya.

Saat ini sebanyak 1.685 unit becak yang sudah beroperasi di Jakarta. Dengan rincian, ada 185 di kawasan Jelambar dan Bandengan, Jakarta Barat.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pengoperasian becak di kawasan DKI Jakarta untuk memudahkan kaum ibu yang akan berbelanja di pasar. “Ibu-ibu belanja kan kesulitan bawa belanjaannya, dari pasar untuk keluar dan ke dalam ya. Jadi pakai becak itu realita saja karena itu saya ingin mengatur kepastian hukum, untuk perlindungan agar mereka bisa hidup dengan layak di Ibu Kota,” ujar Anies.(john/ta)