Monday, 14 October 2019

Kemenhub Terus Godok Aturan Baru Pengganti PM 108 Soal Angkutan Online

Selasa, 16 Oktober 2018 — 23:35 WIB
Sejumlah pengemudi taksi daring (online) dari berbagai komunitas melakukan aksi unjuk rasa (toga)

Sejumlah pengemudi taksi daring (online) dari berbagai komunitas melakukan aksi unjuk rasa (toga)

JAKARTA – Kementerian Perhubungan terus menggodok aturan baru pengganti Peraturan Menteri (PM) 108 guna mengatur operasional angkutan online.

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi menceritakan Kemenhub telah menyiapkan dua draft terkait aturan angkutan online.

“Kita sudah menyiapkan dua draft peraturan menteri, pertama peraturan menyangkut masalah angkutan sewa khusus penyelenggaraannya dan satu lagi untuk standar pelayanan minimalnya,” ujar Dirjen.

Dalam aturan standar pelayanan, ada aturan di aplikasi transportasi online untuk keamanan dan keselamatan pengemudi serta penumpang.

Draft tersebut rencananya n dibawa Dirjen dalam Focus Group Discussion (FGD) yang akan diselenggarakan pada 18 hingga 24 Oktober mendatang.

Dalam FGD nanti ungkap Budi, akan ada pembahasan dengan semua aplikator, aliansi pengemudi, dan pemerintah. “Semua kami libatkan,” katanya.

Dalam aturan baru tersebut pihaknya tidak terlalu terburu-buru dalam menelurkan kembali kebijakan atau peraturan untuk angkutan online tersebut.

Sejak Mahkamah Agung (MA) menganulir PM 108 pada pertengahan September lalu, Pemerintah diberikan waktu 90 hari untuk membuat peraturan baru agar tidak kembali digugat di MA.

“Kali ini kita akan buat yang sempurna sehingga tidak akan digugat lagi. Kita akan melibatkan semua pihak, aplikator, aliansi libatkan dan pemerintah sehingga produk hukum ini bukan hanya pemerintah saja melainkan menanggapi respons semuanya,” tutur Budi.

Diharapkan aturan baru soal operasional angkutan transportasi online akan selesai pada 20 Desember 2018. (dwi/b)