Tuesday, 22 October 2019

Jadi Tersangka, Wakil Ketua DPR Taufik Diduga Terima “Fee” Rp3,65 Miliar

Selasa, 30 Oktober 2018 — 20:36 WIB
Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan. (ist)

Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan. (ist)

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan resmi ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (30/10/2018). Taufik diduga menerima hadiah atau janji sekitar Rp3,65 miliar terkait perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk alokasi APBD Perubahan Kabupaten Kebumen 2016.

“Diduga Taufik menerima sekurang-kurangnya sebesar Rp3,65 miliar dari pengesahan DAK tersebut,” ungkap Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, saat jumpa pers, di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (30/10).

(BacaWakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Resmi Ditetapkan Tersangka oleh KPK)

Kasus ini berawal setelah pelantikan Bupati Kebumen periode 2016-2021, Muhamad Yahya Fuad. Yahya diduga mendekati sejumlah pihak termasuk Taufik selaku Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 bidang ekonomi dan keuangan.

Yahya diduga mendekati Wakil Ketua PAN itu karena dianggap mewakili daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VII. Dapil itu meliputi Kebumen, Banjarnegara dan Purbalingga.

“Setelah pelantikan (sebagai Bupati Kebumen), MYF (Muhamad Yahya Fuad) diduga melakukan pendekatan kepada sejumlah pihak, termasuk anggota DPR, salah satunya TK (Taufik Kurniawan),” kata Basaria. “Saat itu terdapat rencana alokasi DAK sekitar Rp100 miliar.”

Untuk pengurusan DAK itu terdapat permintaan fee 5 persen dari total anggaran yang dialokasikan untuk Kebumen. “Yahya menyanggupi fee 5 persen tersebut dan kemudian meminta fee 7 persen pada rekanan di Kebumen,” imbuh Basaria.

(BacaWakil Ketua DPR Taufik Dilarang ke Luar Negeri)

Dalam pengesahan APBN Perubahan Tahun 2016, Kebumen akhirnya mendapatkan alokasi DAK tambahan sebesar Rp93,37 miliar. DAK itu rencananya untuk pembangunan jalan dan jembatan di Kebumen.

Selain Taufik, KPK juga menetapkan Ketua DPRD Kebumen periode 2014-2019 Cipto Waluyo sebagai tersangka. Cipto diduga menerima suap sekurang-kurangnya Rp50 juta terkait pengesahan dan pembahasan APBD, APBD-Perubahan, serta pokok pikiran DPRD Kebumen periode 2015-2016. Sebab, ada dugaan DPRD Kebumen akan mempersulit pembahasan APBD Murni TA 2015 jika suap tersebut tidak diberikan.

(BacaKetua DPRD Kebumen Juga Ditetapkan Sebagai Tersangka oleh KPK)

Atas perbuatannya, Taufik dan Cipto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Dengan demikian, tersangka perkara korupsi di Kabupaten Kebumen menjadi bertambah. Sebelumnya KPK menetapkan sembilan tersangka dan satu korporasi dalam perkara ini. Termasuk Yahya yang sudah divonis empat tahun penjara pada sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Jawa Tengah. (*/ys)