Monday, 14 October 2019

Wakil Ketua DPR Taufik Dijadwalkan Jalani Pemeriksaan di KPK Besok

Rabu, 31 Oktober 2018 — 20:01 WIB
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. (ist)

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. (ist)

JAKARTA – Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (1/11/2018) besok. Pemanggilan ini yang pertama bagi Taufik usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk alokasi APBD Perubahan Kabupaten Kebumen 2016.

“Iya (dipanggil besok),” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, kepada wartawan, Rabu (31/10/2018).

Febri berharap Taufik dapat hadir memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut. Ia mengimbau agar Wakil Ketua PAN itu bersikap kooperatif. “Kami imbau agar saudara TK (Taufik Kurniawan) koperatif dan datang pada pemeriksaan besok,” imbuhnya.

KPK resmi menetapkan Taufik Kurniawan tersangka dalam kasus suap, Selasa (30/10/2018). Ia diduga menerima hadiah atau janji sekitar Rp3,65 miliar terkait perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk alokasi APBD Perubahan Kabupaten Kebumen 2016.

“Diduga Taufik menerima sekurang-kurangnya sebesar Rp3,65 miliar dari pengesahan DAK tersebut,” ungkap Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, saat jumpa pers, di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (30/10).

(BacaJadi Tersangka, Wakil Ketua DPR Taufik Diduga Terima “Fee” Rp3,65 Miliar)

Selain Taufik, KPK juga menetapkan Ketua DPRD Kebumen periode 2014-2019 Cipto Waluyo sebagai tersangka. Cipto diduga menerima suap sekurang-kurangnya Rp50 juta terkait pengesahan dan pembahasan APBD, APBD-Perubahan, serta pokok pikiran DPRD Kebumen periode 2015-2016. Sebab, ada dugaan DPRD Kebumen akan mempersulit pembahasan APBD Murni TA 2015 jika suap tersebut tidak diberikan.

Atas perbuatannya, Taufik disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. (*/ys)