Monday, 21 October 2019

Larangan Penggunaan Kantong Plastik Jangan Buru-buru Dilakukan

Jumat, 21 Desember 2018 — 23:35 WIB
*Illustrasi

*Illustrasi

JAKARTA – Rencana Pemprov DKI Jakarta melarang penggunaan kantong plastik atau kresek saat berbelanja belum sepenuhnya mulus. Kantong plastik sudah menjadi kebiasaan masyarakat saat berbelanja baik di mal, pertokoan, maupun pasar tradisional.

“Kami minta DKI tidak serta merta melarang kantong plastik,” tegas Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey, Jumat (21/12). “Kami minta sosialisasi larangan kantong plastik minimal setahun.”

Pengusaha ritel, sambung Roy, mendukung program Jakarta bebas kantong plastik. “Tapi kalau sosialisasinya cuma enam bulan tidak cukup. Kami minta pemberlakuan larangan kantong plastik jangan buru-buru,” tegasnya.

Pemprov DKI Jakarta mengklaim draft peraturan gubernur (pergub) seputar larangan penggunaan kantong plastik sudah ada dan akhir Desember 2018 akan ditandatanagani Gubernur Anies Baswedan.

Setelah itu, pergub itu akan disosialisakan selama enam bulan dan mulai Juli 2019 diberlakukan. Bagi pelanggar pergub itu akan dikenakan sanksi denga antara Rp5 juta sampai dengan Rp25 juta.

Menurut Roy, bila sosialisasi pergub larangan kantong plastik minim dipastikan akan mempengaruhi ekonomi masyarakat. “Soal yang satu ini butuh sosialisasi yang cukup. Kalau tidak akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.

Sejauh ini, kata Roy, perusahaan ritel memiliki sumbangsih yang cukup besar dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi. “Makanya jangan tergesa-gesa memberlakukan pergub larangan kantong plastik. Kami dukung itu tapi butuh waktu untuk sosialisasi,” ucapnya.

Roy memaparkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga masih menjadi yang tertinggi dengan sumbangan 2,69 persen dari total 5,17 persen pertumbuhan ekonomi kuartal III 2018. Dalam hal ini, perusahaan ritel memiliki sumbangsih yang cukup besar dalam mendongkrak pertumbuhan tersebut.

“Tapi pengusaha anggota Aprindo siap apabila kebijakan ini tetap dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Cuma kami butuh waktu yang cukup untuk sosialsiasi,” ujar Roy.

BERIKAN DENDA

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan, pihaknya tetap akan proses peraturan untuk pelarangan tersebut.

Adapun sosialisasi larangan penggunaan kantong plastik, baik di pasar dan ritel, rencananya akan dilakukan dari Januari hingga Juni 2019 mendatang.

“Bila ada yang membandel, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan denda hingga Rp25 juta kepada toko atau pusat perpebelanjaan yang berkedapatan masih menggunakan kantong plastik sebagai wadah untuk menampung barang belanjaan,” .(john/b)