Wednesday, 13 November 2019

Kembangkan Kasus Suap Proyek Air Minum, KPK Tambah Satgas

Minggu, 30 Desember 2018 — 15:33 WIB
Uang hasil operasi tangkap tangan KPK terkait kasus suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM). (cw6)

Uang hasil operasi tangkap tangan KPK terkait kasus suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM). (cw6)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengembangkan kasus suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang menyeret empat pejabat Kementerian PUPR.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan, untuk mengembangkan kasus tersebut pihaknya sampai menambah kekuatan yang tadinya satu satuan tugas (satgas) menjadi tiga satgas.

“Ini kan satgasnya tadinya satu, jadi malah tiga karena memang ini kelihatanya akan berkembang, sehingga kita turunkan satgas hingga tiga,” ucapnya di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (30/12/2018) dini hari.

(Baca: Delapan Tersangka Suap Proyek Air Minum Kementerian PUPR Ditahan)

 

Saut melanjutkan, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menetapkan tersangka baru di dalam Kementerian PUPR maupun swasta jika dalam pengembangan ini mendapatkan barang bukti yang cukup.

“Apakah ada ke atas atau tidak, nanti kita lihat. Makanya kita kirimkan satgas tambahan,” paparnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan delapan tersangka yang terdiri dari pejabat Kementerian PUPR dan pihak swasta terkait dugaan suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum.

Saut merinci peran dari para tersangka. Diduga sebagai pemberi ialah Dirut PT WKE Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, Direktur PT TSP Irene Irma, Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo.

Sementara itu, diduga sebagai penerima ialah Kepala Satker SPAM Strategis/ PPK SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Anggiat diduga merima Rp 350 juta dan USD 5 ribu untuk pembangunan SPAM Lampung dan Rp 500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3 Jawa Timur.

Meina diduga menerima Rp 1,42 miliar dan SGD 22.100 untuk SPAM Katulampa. Moch Nazar diduga menerima Rp 2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, Palu, Sulteng. Dan terakhir, Donny diduga menerima Rp 170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Empat pejabat Kementerian PUPR ini diduga mengatur agar PT WKE dan PT TSP menang dalam lelang. Tak hanya itu, dua perusahaan ini juga dimintai uang dalam proses lelang oleh mereka. Saut menyebut jika pada tahun 2017-2018 kedua perusahaan tersebut diduga memenangkan 12 paket proyek dengan nilai total Rp 429 miliar.

PT WKE dan PT TSP diduga memberi fee 10 persen dari nilai proyek. 7 persen untuk Kepala Satuan Kerja, dan 3 persen untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Proyek terbesar merupakan pembangunan SPAM kota Bandar Lampung dengan nilai proyek Rp 210 miliar,” ucap Saut.

Atas perbuatannya, para tersangka pemberi dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP. Sementara pihak penerima, dijerat dengan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 64 ayat 1 KUHP. (cw6/mb)