Thursday, 21 November 2019

Calon Wakil Gubernur Pengganti Sandi Diminta Laporkan Kekayaan

Sabtu, 2 Februari 2019 — 6:40 WIB
Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu

Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu

JAKARTA – Partai PKS dan Gerindra diminta agar calon Wakil Gubernur DKI pengganti Sandiaga Uno yang saat ini tengah menjalani uji kelayakan agar melaporkan harta kekayaannya. Hal tersebut sebagai syarat tambahan untuk menguji kejujuran cawagub mengenai hartanya.

“Meski belum menjadi penyelenggara negara, tapi LHKPN dianggap perlu. Sebab, cawagub itu, bila nanti terpilih otomatis juga akan menjadi penyelenggara negara,”kata Dirjen Otonomi Daerah (OTDA) Kemendagri, Soni Sumarsono, Jumat (1/2).

Soni mengakui ketiganya belum menjadi pejabat negara. “LHKPN kan untuk penyelenggara negara, mereka kan belum sebagai penyelenggara negara? Bila mau dan dijadikan syarat, bagus juga dilaksanakan sebagai calon penyelenggara negara sebagai bagian dari dukungan terhadap kebijakan anti-korupsi yang dipelopori KPK,” ujarnya. Tidak

Hal senada juga dikatakan, Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), M Syaiful Jihad, semua Cagub dan Cawagub saat bertanding di pilkada juga menyerahkan LHKPN ke KPK sebagai salah satu syarat.

“Tiga cawagub itu kan juga nantinya sebagai penyelenggara negara dan sebagai wakil gubernur, mestinya sama dong, dan harus,” ujar Syaiful Jihad.

Bahkan, tambah Syaiful Jihad, KPK sendiri sering mengatakan jangan memilih Cagub dan Cawagub yang tidak jujur memberikan laporan LHKPN.

“Nah, KPK sendiri statementnya begitu, jangan memilih yang tidak jujur (walaupun sudah menyerahkan tapi tidak jujur jangan dipilih). Nah, masa ia nih 3 Cawagub PKS itu nggak mau menyerahkan LHKPN? Kasihan banget warga Jakarta ‘dipaksa’ punya Wagub seperti itu,” ucap Syaiful Jihad.

“Penyerahan LHKPN ke KPK juga harus masuk dalam tatib pemilihan Cawagub yang sedang disusun oleh DPRD,” kata Syaiful.

Saat ini tuga kandidat tersebut masuh menjalani uji kelayakan. Direncanakan tanggal 11 Februari ini, sudah mengurut dua nama dan selanjutnya dikirim ke Gubernur. (john/b)