Thursday, 21 November 2019

TKN Pertanyakan Putusan Bawaslu Terkait Dugaan Kampanye Hitam Emak-emak

Selasa, 26 Februari 2019 — 17:59 WIB
Wakil Ketua TKN, Abdul Kadir Karding (kanan) dan Direktur Komunikasi Politik TKN, Usman Kansong. (ikbal)

Wakil Ketua TKN, Abdul Kadir Karding (kanan) dan Direktur Komunikasi Politik TKN, Usman Kansong. (ikbal)

JAKARTA – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo – Ma’ruf Amin mempertanyakan keputusan Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat yang memutuskan dugaan kampanye hitam tiga emak-emak (ibu-ibu) di Karawang bukan tindak pidana pemilu.

Wakil Ketua TKN, Abdul Kadir Karding mengatakan jika lolos dari dugaan tindak pidana pemilu, maka ketiganya harus dijerat dengan pidana umum.

“Saya perlu menyampaikan bahwa keputusan menganggap bahwa kampanye hitam yang dilakukan oleh ibu-ibu itu menganggap tidak masuk dalam kategori pelanggaran Pemilu saya kira patut dipertanyakan. Dan saya kira, kalau dia lolos di pelanggaran Pemilu maka dia harus kena pidana,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (26/2/2019).

Sementara itu Direktur Komunikasi Politik TKN, Usman Kansong mengatakan meski diputuskan tidak melakukan tindak pidana pemilu, ketiganya akan dijerat melalui UU ITE dan penyebaran informasi bohong kepada publik.

“Ini kan ada urusan pemilu, ada (juga) urusan pidana. Polisi sudah menangkap, menetapkan tersangka. Kalau kita lihat materinya mungkin ya mungkin polisi menganggap itu sudah masuk kategori ujaran kebencian atau penyebaran informasi bohong, itu bisa jadi seperti itu, UU nya ada ITE, saya kira ini penggunaan UU nya saja yang berbeda,” tandasnya.

“Bawaslu mungkin dari sisi pemilu tidak ada pelanggaran disitu, tapi dari sisi pidana polisi melihat yang berbeda. Makanya kami kan melaporkannya ke polisi, bukan ke Bawaslu,” imbuh Usman.

Bawaslu Jawa Barat menyatakan dugaan kampanye hitam yang dilakukan tiga ibu-ibu di Karawang tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Bawaslu beralasan ketiganya tidak termasuk tim pelaksana kampanye salah satu pasangan calon.

Bawaslu Jabar berpedoman pada Pasal 280 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 7 tahun 2007 tentang Pemilu yang menyebut pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain. (ikbal/win)