Wednesday, 23 October 2019

Keluarkan Tiga Kartu Sakti, Bukti Jokowi Ingin Fokus Kembangkan SDM

Kamis, 28 Februari 2019 — 10:40 WIB
Capres Joko Widodo saat memperkenalkan kartu sakti pada Konvensi Rakyat di Sentul, Bogor. (ikbal)

Capres Joko Widodo saat memperkenalkan kartu sakti pada Konvensi Rakyat di Sentul, Bogor. (ikbal)

JAKARTA – Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengampanyekan tiga program baru yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Pra-Kerja, dan Kartu Sembako murah. Program ini disebut sebagai bukti Jokowi fokus pada pengembangan Sumber Daya Manusia.

Tiga ‘kartu sakti itu diperkenalkan Jokowi saat konvensi rakyat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019) lalu.

“Petahana ingin memberikan pesan bahwa di periode kedua nanti apabila terpilih kembali, Pak Jokowi hendak mengalihkan pembangunan infrastruktur kepada pembangunan SDM. Hal itu tentu harus diapresiasi dan disambut positif,” kata pengamat politik The Habibie Center, Bawono Kumoro, di Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Kartu Indonesia Pintah (KIP) Kuliah merupakan pelengkap dari kartu sakti sebelumnya. KIP dinilai masih belum cukup membantu anak Indonesia untuk meraih pendidikan yang layak, karena hanya sampai jenjang sekolah menengah atas (SMA). Karena itu Jokowi membuat program KIP Kuliah.

Sedangkan Kartu Pra-Kerja diluncurkan sebagai pelengkap dari gencarnya pembangunan infrastruktur. Menurut Jokowi, penting untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan masyarakat untuk mengisi lapangan kerja yang semakin luas. Adapun Kartu Sembako Murah diluncurkan sebagai pelengkap Program Keluarga Harapan (PKH).

(BacaPDI Perjuangan Sebut Tiga Kartu Sakti Hasil Blusukan Jokowi)

Menurut Bawono, kartu-kartu itu memang dibutuhkan masyarakat. Meski demikian pelaksanaan program itu  tetap harus diselaraskan dengan program-program pendahulunya. Dia mencontohkan kartu sembako murah mesti selaras dengan program bantuan sosial non-tunai yang selama ini sudah dijalankan Kementerian Sosial.

“Kartu Pra-kerja juga tetap harus dibarengi program pelatihan kerja melalui balai-balai latihan kerja yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan,” terangnya.

“Tidak kalah penting juga memastikan ketersediaan alokasi anggaran di APBN untuk mendukung realisasi penerbitan tiga kartu itu nanti,” imbuh Bawono. (ikbal/ys)