Monday, 14 October 2019

Bawaslu DKI: Tak Ada Pelanggaran, Laporan Terkait Munajat 212 Dihentikan

Selasa, 26 Maret 2019 — 20:03 WIB
Acara Malam Munajat 212 dimulai dengan Shalat berjamaah. (yendhi)

Acara Malam Munajat 212 dimulai dengan Shalat berjamaah. (yendhi)

JAKARTA  – Acara Malam Munajat 212  (21 Februari)  di Monas sempat membuat heboh, karena acara itu diduga  ada unsur politik dalam kegiatan itu. Sehingga, acara itu dilaporkan ke Bawaslu DKI. Kini, Bawaslu sudah mengambil putusan, bahwa lapora itu tidak dapat ditindaklanjuti, alias dihentikan.

“Laporan tidak dapat diteruskan ke tahap selanjutnya karena tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilu,” dalam surat pemberitahuan Bawaslu DKI.

Putusan ini tertuang dalam pemberitahuan putusan yang ditandatangani Ketua Bawaslu DKI Muhammad Jufri, pada Selasa (19/3/2019).  Dalam pemberitahuan dituliskan laporan tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilu.

Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 492 juncto pasal 276 dan pasal 275 undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dalam surat pemberitahuan tersebut tertulis nama pelapor warga negara Indonesia. Dengan nomor laporan 01/LP/PP/Prov/12.00/III/2019.

Anggota Bawaslu DKI, Puadi, mengatakan keputusan ini diambil usai Gakkumdu yang terdiri dari polisi, jaksa, dan Bawaslu melakukan pembahasan kedua. Hasilnya, tidak ada pelanggaran Pemilu di situ. “Tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu,” kata Puadi saat dikonfirmasi.

Diberitakan sebelumnya, Bawaslu DKI sudah melakukan klarifikasi terhadap Ketua MPR sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan. Bawaslu kemudian melakukan klarifikasi ke pihak MUI DKI.

Ketua Bidang Infokom MUI DKI Jakarta Faiz Rafdi di kantor Bawaslu DKI sebelumnya menegaskan tidak mengundang tokoh politik dalam Senandung Selawat dan Zikir Nasional yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan acara Munajat 212. (*/win)