Friday, 06 December 2019

Prabowo Sebut Kasus Ustad Bachtiar Nasir Kriminalisasi Ulama

Rabu, 8 Mei 2019 — 19:10 WIB
Ketua GNPF MUI, Bachtiar Nasir. (ikbal)

Ketua GNPF MUI, Bachtiar Nasir. (ikbal)

JAKARTA – Calon Presiden Prabowo Subianto menilai penetapan tersangka terhadap Ustad Bachtiar Nasir merupakan upaya kriminalisasi terhadap ulama. Pasalnya, dia menyebut kasus dugaan pencucian uang yang sudah sejak 2017 itu tidak ditemukan unsur pidana sehingga terkesan dipaksakan.

Prabowo mengaku prihatin atas kasus yang menjerat Ustad Bachtiar Nasir tersebut. Dia merasa ada upaya untuk menggembosi para pendukungnya dengan diseret ke permasalahan hukum.

“Sudah mulai ada panggilan kembali kepada Ustad Bachtiar Nasir yang dinyatakan tersangka oleh Kepolisian RI mengenai kasus yang sudah lewat 2017 yang lalu, dimana dari berbagai segi telah diperiksa sebetulnya tidak ada unsur kejahatan atau unsur pidana dalam peristiwa tersebut,” kata Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (8/5/2019).

Bahkan Prabowo menuding kembali diangkatnya kasus Bachtiar Nasir karena yang bersangkutan adalah salah satu ulama yang mendukungnya dalam ijtima’ ulama.

“Kami menganggap bahwa ini sebagai upaya kriminalisasi terhadap ulama dan juga upaya untuk membungkam pernyataan-pernyataan sikap dari tokoh-tokoh masyarajat dan unsur-unsur elemen-elemen dalam masyarakat,” tegas Prabowo.

Diketahui, Bachtiar mengelola dana sumbangan masyarakat sekitar Rp3 miliar di rekening YKUS yang disebutnya digunakan untuk Aksi 212, membantu korban gempa Pidie Jaya, Aceh, banjir di Bima dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Namun polisi mengindikasikan ada pencucian uang dalam aliran dana dari yayasan itu.

Bachtiar diduga telah melanggar Pasal 70 juncto Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 16/2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU No 28/2004 atau Pasal 374 KUHP juncto Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP atau Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 10/1998 tentang Perbankan atau Pasal 63 ayat (2) UU No 21/2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 dan Pasal 5 dan Pasal 6 UU No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (Yendhi)