Sunday, 08 December 2019

Ustad Bachtiar Nasir Dipanggil Kembali Selasa 14 Mei

Rabu, 8 Mei 2019 — 17:21 WIB
Bachtiar Nasir, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa. (yendhi)

Bachtiar Nasir, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa. (yendhi)

JAKARTA – Kepala Biro Penarangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan pemanggilan terhadap Ustad Bachtiar Nasir sebagai tersangka hari ini merupakan pemanggilan kedua.

Oleh karena itu pemanggilan rencananya dilayangkan pekan depan, merupakan pemanggilan ketiga bagi mantan Ketua GNPF MUI tersebut.

“Penyidik sudah melayangkan pemanggilan ketiga. Yang rencana beliau akan dipanggil Selasa minggu depan,” ujar Dedi ditemui di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu (8/5/2019).

Ia mengungkapkan, pemanggilan pertama terhadap Bachtiar sudah dilayangkan sejak 2018 silam. Saat itu, kata Dedi, status Bachtiar sudah sebagai tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pengalihan aset Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS).

“(Tahun) 2018 ya, sudah dipanggil sebagai tersangka,” imbuhnya.

Ia berharap, Bachtiar dapat memenuhi pemanggilan ketiga dari penyidik, yang diagendakan Selasa (14/5/2019) depan. Di mana pada pemeriksaan tersebut Bachtiar akan dimintai keterangan untuk klarifikasi terkait kasus tersebut.

“Nanti (pada pemeriksaan itu) akan klarifikasi beri keterangan terkait keterangan peristiwa perbuatan melawan hukum di dalam suatu yayasan tersebut,” jelas Dedi.

Diketahui, Bachtiar mengelola dana sumbangan masyarakat sekitar Rp3 miliar di rekening YKUS yang disebutnya digunakan untuk Aksi 212, membantu korban gempa Pidie Jaya, Aceh, banjir di Bima dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Namun polisi mengindikasikan ada pencucian uang dalam aliran dana dari yayasan itu.

Bachtiar diduga telah melanggar Pasal 70 juncto Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 16/2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU No 28/2004 atau Pasal 374 KUHP juncto Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP atau Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 10/1998 tentang Perbankan atau Pasal 63 ayat (2) UU No 21/2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 dan Pasal 5 dan Pasal 6 UU No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (cw2/b)