Saturday, 19 October 2019

Jadi Tersangka Dugaan Makar, Eggi Sudjana: Kalau Betul, Mestinya Langsung Ditangkap

Kamis, 9 Mei 2019 — 17:21 WIB
Eggi Sudjana bersama Kivlan Zen saat berunjuk rasa di depan gedung Bawaslu di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat. (yendhi)

Eggi Sudjana bersama Kivlan Zen saat berunjuk rasa di depan gedung Bawaslu di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat. (yendhi)

JAKARTA – Penasehat Persaudaraan Alumni 212, Eggi Sudjana, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar dan membuat onar. Namun, dia justru menuding polisi telah melanggar prosedur dalam kasusnya.

“Jadi dalam konteks saya sebagai tersangka itu prosedural hukum dalam kitab hukum acara pidana Polisi telah melanggar. Semuanya saya telah jabarkan di sini,” kata Eggi di Bawaslu RI sembari memperlihatkan kertas yang dia bawa, Kamis (9/5/2019).

Dia menjelaskan, penyidik yang menangani kasusnya tidak mengindahkan tahapan-tahapan terhadap tuduhan makar yang disasarkan kepada dirinya. Alasannya, tuduhan makar tidak perlu ada laporan polisi namun harus langsung ditangkap.

“Kalau saya betul-betul makar mestinya langsung ditangkap. Namanya makar,” ucap dia.

Dia kemudian menjabarkan, tuduhan makar itu harus memenuhi tiga unsur dalam pasal 104, 106, dan 107 KUHP. Dimana Pasal 104 adalah tindakan membunuh presiden dan wakil presiden, Pasal 106 menggerakkan daerah seluruhnya atau sebagian, dan Pasal 107 menggulingkan pemerintahan yang sah.

“Darimana elemen itu saya lakukan? Tidak ada. Karena saya tidak mempersoalkan presiden. Yang saya persoalkan adalah calon presiden. Kalau capres hukumnya sama dengan kita. Pasal 27 ayat 1, setiap orang berkesamaan kedudukannya dalam pemerintah dan hukum tanpa kecuali,” ucap Eggi.

Disatu pihak, Eggi juga menuding Polisi tidak netral dalam Pemilu 2019. Pasalnya, membiarkan adanya kecurangan yang diduga dilakukan oleh kubu Jokowi dan tidak melakukan penyelidikan atas meninggalkan ratusan petugas KPPS. Justru Polisi menetapkan dirinya sebagai tersangka.

Sesuai Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 463, lanjut Eggi, Jokowi seharusnya didiskualifikasi oleh KPU atau Bawaslu dari pencalonan sebagai presiden karena telah terbukti melakukan kecurangan.

“Kalau KPU nggak mau Bawaslu yang turun nah kemudian bagi yang salah-salah input dari angka-angkanya itu kena pasal 532 sanksinya  4 tahun nah kenapa polisi tidak periksa kecurangan ini. kenapa saya justru dituduh makar. Nah ini satu bukti polisi sudah tidak netral,” tandas Eggi.

Kasus Eggi bermula dari pidato pada Rabu (17/4/2019) di depan kediaman capres Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam pidatonya, Eggi menyerukan ajakan ‘people power’ di hadapan pendukung kubu Prabowo-Sandi.

Akibat perbuatannya ini, Eggi disangkakan dengan Pasal 107 KUHP dan/atau Pasal 110 KUHP jo Pasal 87 KUHP dan/atau Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. (yendhi/yp)