Tuesday, 12 November 2019

Sidang Praperadilan Romi, Saksi Ahli: OTT Dapat dengan Perencanaan

Kamis, 9 Mei 2019 — 18:37 WIB
Saksi Ahli Hukum Pidana Mahmud Mulyadi dalam sidang praperadilan Romy di PN Jakarta Selatan, pada Kamis (9/5/2019). (cw2)

Saksi Ahli Hukum Pidana Mahmud Mulyadi dalam sidang praperadilan Romy di PN Jakarta Selatan, pada Kamis (9/5/2019). (cw2)

JAKARTA – Dalam sidang lanjutan praperadilan tersangka Romahurmuziy (Romi), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan satu saksi ahli. Adapun saksi ahli yang dihadirkan ialah saksi ahli hukum pidana, Mahmud Mulyadi.

Dalam persidangan tersebut, Mahmud berpendapat kalau operasi tangkap tangan dapat pula dilakukan dengan perencanaan, bukan hanya secara spontanitas saja.

“Rencana itu menurut saya jangan diartikan dipahami tertangkap tangan itu bukan hak dia, spontanitas. Bisa saja spontan, tapi juga dapat direncanakan,” ujar Mahmud di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Kamis (9/5/2019).

Ia menambahkan, tangkap tangan ini dilakukan dikarenakan masih kurang kuatnya dokumen dan keterangan saksi yang ada. Sehingga tangkap tangan ini dilakukan sebagai penguat bukti permulaan.

Ia menilai, aksi tangkap tangan bisa langsung memenuhi syarat untuk diproses langsung ke tahap penyidikan. Hal ini mengacu pada pasal 18 KUHAP.

“Berarti sebelum tertangkap tangan itu bukti permulaan belum sempurna. Pasti kan tertangkap tangan maka dia memenuhi syarat dibawa kepada penyidik untuk mengakumulasi, menilai, mengidentifikasi barang bukti alat bukti terpenuhi atau tidak,” jelasnya.

Sebelumnya, dalam praperadilan Romy (sapaan akrab Romahurmuziy), tim kuasa hukum Romy menilai kalau KPK telah melakukan tindakan di luar hukum. Alasannya, penyidik sudah melakukan penyadapan, padahal surat penyelidikan yang diterbitkan tidak diketahui siapa dan perkara apa yang dimaksud. (cw2)